Pojokkiri.com, Sampang – Dalam upaya penguatan literasi politik pemuda, Front Pemuda Madura (FPM) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Komitmen Pemuda Dorong Netralitas dan Profesionalitas Penyelenggara dan APH.
Penyelenggara dimaksud KPU dan Bawaslu, serta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti TNI Kodim 0828 dan Polri jajaran Polres Sampang, sebagai garda terdepan dalam pesta Demokrasi atau Pilkada Sampang 2024 berlangsung Aman, damai dan Kondusif, serta jujur dan adil sehingga Berintegritas.
Kegiatan yang dihelat di Lora Kopi, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, dihadiri puluhan peserta dari sejumlah simpul organisasi pemuda di Sampang, Minggu (15/09/2024).
Dalam paparannya, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Samorano menjelaskan, pemuda memiliki peranan penting bukan sekadar sebagai objek politik karena populasi yang banyak, tetapi juga mesti hadir sebagai lokomotif mengawal proses politik yang berintegritas. Salah-satunya, mengawal netralitas dan Profesionalisme Penyelenggara dan APH.
Dijelaskan Muchlas, dua bulan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang, isu soal kekhawatiran netralitas dan Profesionalisme Penyelenggara dan APH mencuat.
Bukan tanpa sebab, menurutnya berkaca pada pelaksanaan Pileg (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 silam.
Dimana money Politik seakan hal lumrah dan tidak ada tindakan serius sebagai pelanggaran dari Bawaslu. Bahkan, terkesan kuat Bawaslu yang seakan seirama dengan KPU, hingga Peran Jajaran APH yang diduga banyak terkesan tidak netral saat itu.
Untuk itu, untuk terlaksananya Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, FPM berharap Penyelenggara Bersama TNI Kodim 0828 dan Polres Sampang khususnya, bersikap Netral dan Profesional di Pilkada Sampang 27 November mendatang.
Bagi Muchlas, aparat Penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu serta penegak hukum, yakni TNI/Polri adalah garda terdepan menjaga netralitas terwujudnya Pilkada Aman dan Damai, sehingga wajib bersikap netral dan profesional, agar terjaga marwah instansinya, jelang proses politik seperti Pilkada.
Terlebih, mengingat sejarah buruk berpolitikan di Sampang menjadi barometer Nasional, dengan berbagai permasalahannya, baik insiden bentrok antar pendukung hingga bentrok dengan APH, baik pembakaran kantor DPRD dan Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Tambelangan, serta Pelaporan Penyelenggara oleh Ormas LSM kepada DKPP hingga Pungutan Suara Ulang di Pilkada tahun 2018 silam.
Harusnya masalah diatas menjadi evaluasi Penyelenggara dan APH, agar Pesta Demokrasi berjalan sesuai amanat undang undang, dan bermanfaat.
1. Perwujudan kedaulatan rakyat 2. Sarana pergantian pemimpin secara konstitusional 3. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) 4. Sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam politik.
Karena itu, Muchlas berharap, Pilkada Sampang 2024 menjadi momentum untuk pemuda bukan sekadar karena dinamika elektoral yang sangat kompetitif, tetapi kontribusi pemuda punya ‘koherensi logis’ untuk menjadikan Pilkada Sampang Jujur , adil, damai, dan berintegritas.
“Pilkada Sampang 2024 kiranya menjadi konsentrasi tidak hanya bagi penyelenggara dan APH, tetapi juga warga Sampang, utamanya kalangan muda-mahasiswa.
Pemuda mesti hadir menjaga kompetisi elektoral di Sampang bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan masyarakat Sampang lima tahun ke depan,” pungkasnya.(Man)