Pojokkiri.com

Terpanggil Demi Komodo, drh Liang Kaspe Laporkan Kekosongan Dirut KBS ke Ombudsman

drh Liang Kaspe

Surabaya, Pojokkiri.com – Rasa prihatin dan cinta terhadap satwa akhirnya menggerakkan drh Liang Kaspe, mantan dokter hewan dan eks pegawai senior di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), untuk melangkah ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, pada Senin (28/7/2025).

Dengan membawa setumpuk kegelisahan atas kekosongan jabatan Direktur Utama KBS yang tak kunjung terisi, ia berharap ada titik terang atas polemik yang dinilainya telah mengancam masa depan konservasi satwa, terutama ikon KBS—komodo.

Namun harapannya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat terkait kandas. “Mereka yang berwenang tidak ada di tempat, saya hanya diberikan ini surat tanda terima,” ujarnya usai bertemu staf resepsionis di kantor Ombudsman Jatim di Jalan Indragiri, Surabaya.

drh Liang Kaspe yang mengabdi di KBS sejak tahun 1981 hingga 2014 itu menyampaikan kegundahan mendalam terhadap kondisi KBS tanpa nakhoda. Ia menyebutkan bahwa absennya Direktur Utama bukan sekadar persoalan administratif, melainkan masalah serius yang berdampak langsung pada pengelolaan dan keberlanjutan konservasi satwa langka.

“Sebagai warga Surabaya saya prihatin sekali dengan kondisi saat ini. Misalnya terkait komodo (Varanus komodoensis), yang menjadi ikon KBS,” tuturnya.

Menurutnya, kekosongan posisi ini menyulitkan pengambilan keputusan strategis, seperti pelepasliaran komodo ke alam liar atau pertukaran diplomatik dengan kebun binatang internasional.

“Seekor komodo itu setara nilainya dengan panda. Bisa kita tukar dengan satwa dari luar. Tapi tanpa direktur utama, siapa yang akan ambil keputusan? Direktur operasional atau keuangan tidak punya kewenangan itu,” tandasnya.

Ia menambahkan, risiko overpopulasi komodo kini nyata. Dengan jumlah lebih dari 100 ekor, tanpa manajemen konservasi yang ketat, ancaman kematian dini, cacat fisik, dan hilangnya nilai genetik bisa terjadi sewaktu-waktu.

Seleksi Janggal: “Kok Nama yang Sudah Gagal, Muncul Lagi?”

Lebih jauh, drh Liang juga menyoroti kejanggalan dalam proses seleksi Direktur Utama KBS. Menurutnya, ada indikasi inkonsistensi dan kurang transparannya panitia seleksi.

“Bayangkan, ada nama yang dulu diseleksi pertama gagal karena tidak disetujui, kemudian muncul lagi di seleksi kedua, ini kan aneh,” katanya.

Ia pun mempertanyakan integritas panitia seleksi yang kembali mencantumkan nama-nama yang sudah ditolak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Itu sebetulnya tidak boleh. Mereka yang sudah ditolak oleh Bapak Wali Kota, kenapa diajukan lagi? Seolah sistem gugur tidak berlaku. Apakah panitia seleksi sedang memaksakan kehendak? Ini akan saya laporkan ke Ombudsman,” tegasnya.

drh Liang juga menyinggung pemborosan anggaran yang terjadi jika seleksi hanya menjadi formalitas. “Apakah di kota sebesar Surabaya ini, masa sulit mencari figur yang cakap untuk jabatan Dirut? Ini kebuntuan sekaligus pemborosan,” ucapnya.

Rekam Jejak dan Prestasi Konservasi Era Liang

drh Liang menceritakan bagaimana dirinya pernah berhasil meningkatkan tingkat penetasan telur komodo secara signifikan melalui metode inkubasi.

“Jaman saya, saya kembangkan itu, tingkat penetasan telur komodo dari 5–10 persen menjadi di atas 95 persen. Dulu, 20 butir telur, paling hanya dua yang menetas. Sekarang bisa 18 butir menetas,” ungkapnya bangga.

Namun kini, tanpa pemimpin definitif, program-program strategis tersebut mandek. Tanpa kebijakan yang kuat, bahkan soal pangan dan lahan untuk komodo pun menjadi pertanyaan serius.

Ombudsman Jatim: Laporan Sedang Dipelajari

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa laporan yang masuk akan segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami mohon waktu, Mas. Laporan akan kami periksa dan dalami sesuai prosedur tindakan korektif sebagai acuan dasar kami,” ujarnya singkat.

Harapan Terakhir: “Saya Ingin Menghadap Walikota Surabaya”

Di akhir pernyataannya, drh Liang menyampaikan harapan besarnya agar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengetahui kondisi KBS secara langsung.

“Walikota Surabaya harus tahu kondisi ini. Dan, tolong kalau bisa menyampaikan, saya bisa menghadap ke Bapak Walikota Eri Cahyadi,” ucapnya penuh harap (Sam)