Kediri, Pojokkiri.com.—
Di tengah gegap gempita digitalisasi, masih banyak data sosial yang “ngadat” bukan karena sistem, tapi karena manusianya. Dinas Sosial Kota Kediri tampaknya sadar betul soal itu. Rabu (12/11), lembaga ini mengumpulkan 50 operator kelurahan di salah satu hotel di Kediri untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIKS–NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Agenda resminya: peningkatan kompetensi dan sinkronisasi data sosial. Tapi makna tersiratnya lebih dalam — menyentil kesadaran para petugas bahwa data sosial bukan sekadar formalitas laporan, melainkan denyut kebijakan publik.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, berbicara lantang namun berlapis pesan moral.
“Tugas kita bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi sebagian peserta, mungkin terasa seperti cermin. Sebab, di balik sederet angka yang diinput ke sistem, ada wajah-wajah rakyat yang menunggu kepastian bantuan sosial.
Bimtek ini merupakan turunan langsung dari Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Imam menyebut, pemutakhiran data bukan sekadar urusan administratif, tapi fondasi dalam merumuskan kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran.
“Kalau datanya keliru, kebijakan bisa meleset. Dan kalau kebijakan meleset, yang rugi bukan pejabat, tapi rakyat,” kata Imam, sedikit menajamkan intonasi.
Deretan regulasi nasional mengiringi pesan itu — mulai dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hingga Keputusan Mensos Nomor 79/HUK/2025 tentang peringkat kesejahteraan keluarga. Semuanya menegaskan: data yang akurat adalah separuh jalan menuju keadilan sosial.
Namun, di ruang-ruang kerja kelurahan, seringkali keadilan itu terjebak di balik layar komputer yang dioperasikan setengah hati. Bimtek ini seolah menjadi upaya Dinsos untuk menyadarkan para operator bahwa “klik” mereka bisa menentukan siapa yang berhak makan, dan siapa yang terlewat.
Imam menutup dengan pesan sederhana namun sarat makna:
“Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.”
Kedengarannya normatif. Tapi di tengah banyaknya kisah bantuan salah sasaran, pesan itu justru terasa seperti tamparan lembut: datanya boleh digital, tapi nurani tetap manual. (wan)