Surabaya Pojokkiri.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi mengukuhkan Shodiqin, S.H., M.M., sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (29/5), menandai babak baru penguatan program kependudukan di provinsi ini.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan urgensi memperkuat program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), sekaligus mempercepat penurunan angka stunting, agar seluruh wilayah Jawa Timur dapat tercapai pembangunan manusia yang berkualitas.
Menanggapi arahan gubernur, Shodiqin, Kepala BKKBN Jatim yang baru, menegaskan komitmennya untuk menggeser paradigma lama terkait KB di masyarakat. Menurut Shodiqin, fokus KB saat ini bukan membatasi jumlah anak, melainkan meningkatkan kualitas penduduk melalui pengaturan jarak kelahiran.
“Pesan Ibu Gubernur jelas: KB bukan untuk membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran. Dengan jarak kelahiran yang ideal, kita bisa menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur seminimal mungkin,” ujar Shodiqin usai pengukuhan.
Shodiqin memaparkan kondisi demografi Jawa Timur yang saat ini menunjukkan tren positif. Dua indikator makro utama menunjukkan hasil menggembirakan:
Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur tercatat 1,9, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 2,1, menunjukkan rata-rata perempuan melahirkan 1 hingga 2 anak. Sementara itu, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga kisaran 14 persen, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
“Capaian ini sekaligus menjadi tantangan besar. Kami harus mempertahankan bahkan menurunkan angka stunting lebih jauh. Untuk itu, BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan,” tambah Shodiqin.
Meski banyak capaian positif, Jawa Timur masih menghadapi tantangan signifikan, terutama tingginya angka pernikahan dini, terutama di kawasan Tapal Kuda. Faktor budaya, ekonomi, dan tradisi perjodohan yang kolot masih mengakar kuat di masyarakat.
“Di beberapa daerah, masih ada pandangan bahwa menikahkan anak muda bisa mengalihkan tanggung jawab orang tua ke pasangan anak. Ini yang harus kita luruskan bersama melalui edukasi dan pendampingan,” jelas Shodiqin.
Sebagai langkah nyata, BKKBN Provinsi Jawa Timur akan meluncurkan strategi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pembangunan ketahanan keluarga secara masif. Program ini akan melibatkan Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jaringan pondok pesantren di seluruh Jawa Timur.
“Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah agar program penguatan kualitas penduduk ini berjalan optimal dan benar-benar menyentuh akar rumput,” pungkas Shodiqin (sul).