SAMPANG – Momentum peringatan Hari Kartini menjadi potret nyata bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang untuk terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia.
Semangat perjuangan Kartini diimplementasikan melalui penguatan peran perempuan dan perlindungan anak yang membuahkan progres signifikan sejak tahun 2018.
Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, H. Moh. Anwari Abdullah melalui Kepala Bidang PPPA Dinsos Sampang, Masruha, mengungkapkan bahwa capaian prestasi nasional yang diraih merupakan hasil dari implementasi lima program strategis yang dijalankan sesuai regulasi dan Peraturan Daerah (Perda). Program-program tersebut meliputi:
Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Keluarga, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak.
Dalam penjelasannya, Masruha menyebutkan bahwa sebelum tahun 2018, Kabupaten Sampang belum pernah mendapatkan penghargaan di ajang nasional terkait gender dan anak. Namun, berkat dukungan penuh dari Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, perubahan besar mulai terjadi sebagaimana cita-cita Ibu Kartini.
Kembali dijelaskan Masruha, Pada tahun 2021, Sampang berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama untuk pengarusutamaan gender, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Prestasi ini meningkat pada tahun 2023, di mana Sampang berhasil naik kelas ke kategori Madya untuk Kabupaten Layak Anak selama dua tahun berturut-turut.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Bapak Bupati, sangat luar biasa dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Masruha.
Layaknya cita-cita Kartini untuk memandirikan perempuan, program PPPA di Sampang diarahkan langsung untuk menyentuh masyarakat bawah. Fokus utama saat ini adalah pemberdayaan bagi perempuan rentan, terutama perempuan kepala keluarga dan perempuan migran Indonesia.
Hingga tahun 2022, Dinsos PPPA telah melakukan pendataan mendalam hingga tingkat desa untuk mengidentifikasi perempuan kepala keluarga dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Data ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan yang berisiko kemiskinan.
Meski menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2025, pihak dinas memastikan bahwa program-program pemberdayaan yang telah berjalan, dan dipastikan tahun 2026 ini juga akan tetap diupayakan kemanfaatannya bagi masyarakat Sampang, pungkas Masruha.(Man/F-R)