Pojokkiri.com

Penambangan Pasir Lesong Berhenti Beroperasi

Situbondo, pojokkiri.com
Aktivitas penambangan pasir tanpa izin di Dusun Lesong, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dihentikan oleh pihak pengelola.

Belum ada peryataan secara rinci terkait alasan pemberhentian aktivitas penambangan galian C tersebut. Pemberhentian ini juga bukan dari pihak kepolisian maupun pihak terkait lainya.

“Iya berhenti, tidak beroperasi, “kata pihak pengelola saat dikonfirmasi Koran Harian Pojok Kiri melalui telepon selulernya, Senin (16/11/2026).

Di pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin menyambut baik rencana Satpol PP Pemkab Situbondo dalam melakukan penertiban tambang ilegal di Kota Santri, Kamis ( 12/11/2026).

Ia juga akan ikut serta turun ke lokasi tambang ilegal dalam melakukan penertiban tersebut.

“Kami juga akan turun ke lokasi, kalau bisa nanti akan bersama stakeholder pemerintah dan pihak terkait lainnya, “kata Arifin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, mengaku akan menyiapkan langkah dalam melakukan penertiban aktivitas penambangan galian C ilegal tersebut.

“Dalam waktu dekat ini tim pengawasan dan pembinaan pertambangan akan mempersiapkan langkah-langkah terkait galian C. Mengingat izin galian C menjadi wewenang Pemprov, sedangkan tim pengawasan dan pembinaan pertambangan akan melakukan tugasnya terkait kesesuaian lokasi pertambangan dengan Perda, RT/RW Kabupaten Situbondo, ” kata Sruwi.

Menurut orang nomor satu di tubuh Satpol PP Situbondo, pihaknya akan selalu berkordinasi dengan tim pengawasan terkait aktivitas penambagan ilegal.

“Kami akan berkoordinasi dengan tim pengawasan dan pembinaan terkait galian C mana yang ilegal dan legal, galian C yang mana yang melanggar Perda, ” tegasnya.

Polres Situbondo, hingga saat ini belum memberikan pernyataan resminya terkait aktivitas penambangan ilegal di wilayahnya.Maraknya penambangan ilegal ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Sebab, aktivitas ilegal tersebut terkesan tidak tersentuh oleh APH.

Haji Ricky Ricardo H Allen, sosok pengacara ternama di Situbondo, sebelumnya pernah meminta kepada pihak pemerintah (Satpol PP) dan pihak kepolisian setempat melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran pidana aktivitas penambangan ilegal.

” Iya menyangkut galian C tambang ilegal yang tidak memiliki izin, sudah seharusnya sudah disikapi secara tegas oleh pihak Polres. Karena patut kita menduga di sana sudah terjadi pelanggaran pidana ketika tidak memiliki izin, ada perusakan alam di sana. Kalau sikap kepolisian tidak menyikapi ini saya patut curiga ada apa gerangan di balik ini semua, “ujar Haji Ricky, Minggu (8/11/2026).

Pria berdarah Belanda ini, juga meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penyegelan lokasi tambang ilegal tersebut.

“Terkait keberadaan Satpol PP, pertanyaan kita tentunya di peraturan daerah pengelolaan tambang ilegal, tentang tempat-tempat yang patut untuk ditambang ini juga menjadi kewenangan Satpol PP untuk menyikapi ini, lalu di police line lokasinya, disegel, disidik bila perlu biar ada efek jera dan diselesaikan secara hukum agar efek jera buat yang lain, ” terangnya.

Selain itu, Abd.Rahman Saleh Dewan Pembina LBH Mitra Santri, sebelumnya juga pernah menyarankan kepada APH untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal di Kabupaten Situbondo. Bila penambangan ilegal ini dibiarkan, mnurutnya aktivitas melanggar hukum ini akan menjamur di Kota Santri.

Sementara itu, Penambang Lesong Hosnan Zamroni, sempat meminta kepada Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, untuk tidak melakukan penutupan aktivitas penambangan ilegal di Banyuputih.

Dia mengaku 5 tambang galian C di wilayahnya, tidak memiliki izin alias bodong termasuk tambang miliknya yang berlokasi di Dusun Lesong, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih.

“Ya, kalau itu semua di daerah Banyuputih tambang yang beraktivitas tidak ada izinnya dan bodong semua, tapi kalau itu misalnya ditutup kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo, kan susah nanti. Iya bodong semua termasuk tambang milik saya, berharap kepada bupati dan kepolisian tidak menutupnya, beri arahan kepada kami semua, “katanya, Senin (5/10/2026).

Ia berharap kepada bupati dan pihak kepolisian memberikan arahan dan masukan terhadap semua para penambang khususnya di Banyuputih, agar aktivitas tambangnya bisa beroperasi.

“Harapan saya kepada bupati dan pihak kepolisian, Polres Situbondo. Bagaimana bisa memberikan arahan dan ketika ada persoalan bisa melindungi para penambang lokal yang tidak memiliki izin ini. Kami mengurus izin dua tahun tidak selesai dan sampai sekarang ngurus IUP OP belum selesai, “terangnya.

Tak hanya itu, Hosnan juga meminta kepada DLH Kabupaten Situbondo turun ke lokasi tambang di Banyuputih. Agar mengetahui langsung aktivitas penambangan tersebut.

“Ya monggo kepada DLH, karena kenyataanya seperti itu dan memang ilegal semua. Monggo kalau mau mengecek saya tidak akan lari dari kenyataan, “tegasnya.

Hosnan, menegaskan bahwa komoditas material tambang di Banyuputih beraneka ragam, mulai tanah urug hingga bebatuan.

“Di sana macam-macam material, ada tanah urug, pasir, juga batu. Tambang di sana ada 4 atau 5 dik, ” tegasnya.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, belum memberikan komentar terkait adanya permintaan dari penambang lokal yang tidak memiliki izin pertambangan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo dr. Sandy Hendrayono, sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk turun ke lokasi tambang di wilayah Kecamatan Banyuputih, yang akhir -akhir ini ramai menjadi perbincangan masyarakat lantaran beraktivitas tanpa izin atau ilegal.

Orang nomor satu di DLH Situbondo ini, juga akan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur, terkait aktivitas pertambangan di Kota Santri.

“Kami siap turun ke lokasi tambang, akan cek terkait perizinannya. Dan juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi, ” katanya, Minggu (4/10/2026), “pungkasnya. (Inul)