Oleh: Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
Surabaya, Pojokkiri.com –
Saat ini, di tengah perjalanan ibadah umrah, saya berkesempatan mengunjungi Thaif, sebuah kota di dataran tinggi Arab Saudi yang memiliki tempat tersendiri dalam sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad ﷺ. Perjalanan menuju Thaif bukan sekadar perjalanan geografis dari Makkah, melainkan perjalanan menelusuri jejak sejarah, kesabaran, pengorbanan, dan kebijaksanaan seorang pemimpin.
Di kota inilah, sekitar tahun 619 Masehi, Rasulullah ﷺ pernah mengalami salah satu ujian paling berat dalam perjalanan dakwahnya. Setelah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, Khadijah dan Abu Thalib, beliau mendatangi Thaif dengan harapan memperoleh dukungan dari Bani Tsaqif sekaligus menyampaikan risalah Islam.
Namun, yang diterima bukanlah sambutan, melainkan penolakan. Dakwah beliau dicaci, dihina, bahkan penduduk setempat menghasut anak-anak dan orang-orang untuk melempari beliau dengan batu hingga terluka. Perjalanan dakwah yang seharusnya membawa pesan kebaikan justru dibalas dengan kekerasan.
Di tengah penderitaan itu, datanglah malaikat yang menawarkan untuk menghancurkan penduduk Thaif dengan menimpakan dua gunung kepada mereka. Secara manusiawi, tawaran tersebut mungkin menjadi kesempatan untuk membalas segala penghinaan dan kekerasan yang telah diterima. Namun, Rasulullah ﷺ menolaknya. Beliau justru berharap agar dari keturunan mereka kelak lahir generasi yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya.
Thaif dan Makna Kekuasaan yang Tidak Membebani
Ketika berdiri dan menyusuri jejak sejarah di Thaif, saya merenungkan satu hal: betapa besar perbedaan antara kekuasaan yang berorientasi pada pembalasan dan kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan.
Rasulullah ﷺ memiliki kesempatan untuk membalas, tetapi memilih memaafkan. Beliau memiliki alasan untuk menghukum, tetapi justru memikirkan masa depan generasi yang bahkan belum dilahirkan.
Inilah pelajaran penting mengenai hakikat kepemimpinan. Kekuasaan tidak semestinya digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan seseorang membebani atau menghukum pihak lain. Sebaliknya, kekuasaan harus diukur dari seberapa besar kemampuan pemegangnya melindungi, meringankan penderitaan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Perenungan tersebut membawa ingatan saya pada kondisi perpajakan di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai perubahan kebijakan perpajakan, mulai dari perluasan basis pajak, penyesuaian tarif, hingga pengaturan kembali cakupan pengenaan pajak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, misalnya, mengatur kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen dan kemudian 12 persen. Meskipun dalam pelaksanaannya sejak 2025 kenaikan menjadi 12 persen dibatasi untuk barang dan jasa mewah, perubahan tersebut tetap memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal menjadi instrumen penting pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Belum lagi agenda ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang terus menjadi bagian dari strategi penerimaan negara.
Tentu, negara membutuhkan pajak. Tidak ada negara modern yang dapat menjalankan pemerintahan, membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, dan melindungi masyarakat tanpa penerimaan negara yang memadai. Pajak bahkan merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial.
Namun, persoalannya bukan semata-mata apakah negara membutuhkan pajak, melainkan sampai sejauh mana negara patut membebankan pajak kepada rakyatnya?
Negara yang Baik Bukan Negara yang Paling Banyak Memungut Pajak
Dalam teori perpajakan klasik, Adam Smith melalui karyanya The Wealth of Nations (1776) memperkenalkan empat prinsip pemungutan pajak yang dikenal sebagai The Canons of Taxation.
Keempat prinsip tersebut meliputi Equality (keadilan), Certainty (kepastian), Convenience (kemudahan), dan Economy (efisiensi).
Prinsip keempat, Economy in Taxation, menarik untuk direnungkan dalam konteks Indonesia. Adam Smith menekankan bahwa pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga hanya mengambil sesedikit mungkin dari kantong rakyat di luar jumlah yang benar-benar masuk ke kas negara.
Artinya, pemungutan pajak tidak boleh justru menghambat kegiatan ekonomi, mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan, menciptakan biaya administrasi yang berlebihan, ataupun membebani aktivitas produktif.
Dalam perspektif ekonomi publik, gagasan ini juga berhubungan dengan konsep Minimum Sacrifice Principle, yakni pemungutan pajak harus memperhatikan pengorbanan yang ditanggung masyarakat. Beban pajak harus ditempatkan secara proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.
Karena itu, negara yang baik bukanlah negara yang sekadar mampu mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya. Negara yang baik adalah negara yang mampu membiayai kepentingan publik secara berkelanjutan dengan beban yang adil, efisien, dan tidak berlebihan bagi masyarakat.
Pajak bukan tujuan akhir penyelenggaraan negara. Pajak adalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan.
Jangan sampai negara terlalu sibuk menghitung potensi penerimaan, tetapi kurang memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Jangan sampai setiap aktivitas ekonomi dilihat sebagai peluang untuk menambah pungutan, sementara ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang justru semakin sempit.
Rakyat Membayar Pajak, Pemerintah Wajib Melayani
Saya teringat sebuah pandangan dari gurunda Ustadz Aris Tian Wahyudin yang menurut saya sangat relevan dengan persoalan ini. Beliau menyampaikan pemikiran bahwa pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena sesungguhnya mereka dibayar dari pajak rakyat.
Pandangan sederhana ini mengandung pesan filosofis yang mendalam tentang relasi antara negara dan warga negara.
Pajak yang dibayarkan masyarakat bukanlah uang yang datang tanpa asal-usul. Di dalamnya terdapat keringat pekerja, hasil usaha pedagang, keuntungan pengusaha, dan penghasilan masyarakat yang sebagian harus disisihkan untuk membiayai penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, aparatur pemerintah tidak sepatutnya memandang dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi daripada masyarakat. Justru merekalah yang memperoleh mandat dan pembiayaan dari rakyat untuk memberikan pelayanan.
Dalam perspektif hukum administrasi, prinsip ini sejalan dengan paradigma public service orientation, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan kepentingan dan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama. Rakyat bukan sekadar wajib pajak (taxpayer), melainkan pemegang kedaulatan sekaligus penerima hak atas pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah harus memahami bahwa pajak bukan hanya persoalan hubungan antara negara sebagai pemungut dan masyarakat sebagai pembayar. Di dalamnya terdapat hubungan timbal balik berupa kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
Maka, sebelum pemerintah berpikir untuk menambah objek pajak atau memperluas beban fiskal masyarakat, pertanyaan yang semestinya diajukan adalah: sudahkah pelayanan publik diberikan secara optimal? Sudahkah uang pajak dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan?
Sebab, tidak adil apabila negara terus menuntut kepatuhan membayar pajak, sementara kewajiban memberikan pelayanan terbaik justru belum sepenuhnya ditunaikan.
Rakyat membayar pajak bukan untuk menggaji birokrasi agar berkuasa atas dirinya, melainkan agar negara hadir melayani dan melindungi dirinya.
Jangan Jadikan Rakyat sebagai Objek yang Terus Dibebani
Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, kewenangan negara untuk memungut pajak memang merupakan kewenangan yang sah sepanjang didasarkan pada undang-undang. Pasal 23A UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Namun, legalitas pemungutan pajak tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan perpajakan. Ada dimensi keadilan, kepatutan, proporsionalitas, dan kemanfaatan yang harus diperhatikan.
Negara memang memiliki kewenangan untuk memungut, tetapi kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas. Setiap kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan daya pikul masyarakat (ability to pay), dampaknya terhadap kegiatan ekonomi, serta manfaat nyata yang kembali kepada pembayar pajak.
Di sinilah pentingnya membedakan antara negara yang berorientasi pada penerimaan (revenue-oriented state) dan negara yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state).
Negara kesejahteraan tidak cukup hanya mengumpulkan penerimaan untuk membiayai program pemerintah. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan fiskalnya tidak menciptakan ketimpangan baru, tidak menghambat produktivitas, dan tidak menggerus daya beli masyarakat.
Jika penerimaan pajak meningkat, tetapi masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dunia usaha semakin terbebani, dan lapangan pekerjaan semakin sulit diciptakan, maka patut dipertanyakan apakah kebijakan fiskal tersebut telah mencapai tujuan yang sesungguhnya.
Pemerintah seharusnya tidak selalu menjadikan penambahan objek atau perluasan pengenaan pajak sebagai jawaban pertama atas kebutuhan penerimaan negara. Ada pilihan lain yang tidak kalah penting: memperbaiki tata kelola belanja negara, memberantas kebocoran anggaran, menutup celah penghindaran pajak, memperkuat kepatuhan wajib pajak besar, serta mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.
Dengan kata lain, sebelum meminta rakyat membayar lebih banyak, negara seharusnya terlebih dahulu memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dibayarkan rakyat benar-benar dikelola secara bertanggung jawab.
Jika terdapat pungutan yang tidak lagi relevan, memberatkan, atau tidak sebanding dengan manfaatnya, pemerintah seharusnya berani mengevaluasi, menyederhanakan, bahkan menghapusnya. Mengurangi beban pajak bukan berarti menghilangkan kewajiban negara, melainkan dapat menjadi bentuk keberpihakan terhadap daya beli, investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Belajar dari Thaif: Kekuasaan Harus Menghadirkan Kebaikan
Ada satu pelajaran yang semakin terasa ketika saya berada di Thaif. Rasulullah ﷺ tidak menjadikan penderitaan yang dialaminya sebagai alasan untuk menghancurkan masa depan orang-orang yang menyakitinya. Beliau justru melihat kemungkinan hadirnya kebaikan di masa mendatang.
Pemimpin yang baik tidak hanya berpikir tentang bagaimana memperoleh sesuatu dari rakyatnya, tetapi juga bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya.
Dalam konteks perpajakan, pemerintah seharusnya tidak hanya berpikir tentang bagaimana meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga bagaimana meringankan beban masyarakat.
Saya membayangkan, seandainya semangat yang ditunjukkan Rasulullah ﷺ di Thaif menjadi salah satu inspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kekuasaan tidak akan semata-mata diukur dari kemampuan memungut, melainkan dari keberanian untuk melindungi dan meringankan beban rakyat.
Pajak memang diperlukan untuk membangun negara. Tetapi rakyat juga membutuhkan ruang untuk hidup, bekerja, berusaha, dan menikmati hasil pembangunan.
Perjalanan menuju Thaif akhirnya memberikan satu refleksi sederhana: kekuasaan yang besar seharusnya melahirkan kebijaksanaan yang besar pula. Jika Rasulullah ﷺ memilih mendoakan kebaikan bagi mereka yang telah menyakitinya, maka pemerintah semestinya memiliki keberanian untuk menghadirkan kebijakan yang meringankan masyarakat yang selama ini menopang pembiayaan negara.
Jangan sampai negara hanya hadir ketika akan memungut pajak, tetapi terasa jauh ketika rakyat membutuhkan perlindungan.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan dari rakyatnya, melainkan seberapa baik negara mampu mengembalikan amanah tersebut menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dari Thaif, saya belajar bahwa kemuliaan kekuasaan bukan terletak pada kemampuan menghukum, melainkan pada kebijaksanaan untuk tidak menyakiti. Dan dalam konteks Indonesia, barangkali salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah berhenti menjadikan penambahan beban pajak sebagai jawaban atas setiap persoalan penerimaan negara.
Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengambil dari rakyatnya, melainkan negara yang paling mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat yang membiayainya.
Thaif, dalam perjalanan ibadah umrah. (*)