Pojokkiri.com

APBD Rp2,3 Miliar Sudah Disiapkan, MAKI Jatim Soroti Dana Sponsor GMS 2026

Heru Satriyo Ketua MAKKI Jatim

Surabaya Pojokkiri.com – Pelaksanaan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November mendatang mulai mendapat sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Organisasi pegiat antikorupsi tersebut mempertanyakan transparansi pengelolaan dana sponsorship di tengah alokasi anggaran kegiatan yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut disebut telah dialokasikan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tahunan yang menjadi bagian dari tradisi olahraga sekaligus memperingati semangat perjuangan masyarakat Jawa Timur. MAKI Jatim menilai penggunaan anggaran pemerintah maupun dukungan pihak ketiga perlu dikelola secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan anggaran kegiatan dari event organizer (EO) selaku penyelenggara. Menurutnya, penjelasan tersebut telah disampaikan secara terperinci dan dapat diterima secara kelembagaan oleh MAKI Jatim, termasuk mengenai pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Meski telah menerima penjelasan dari pihak penyelenggara, Heru menegaskan masih terdapat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan pelaporan dana sponsorship. MAKI Jatim mempertanyakan bagaimana dana dari perusahaan pendukung kegiatan tersebut dicatat serta dipertanggungjawabkan apabila pelaksanaan GMS 2026 telah memperoleh pembiayaan melalui APBD Jawa Timur.

“Secara kelembagaan, MAKI Jatim memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana sponsorship Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo 2026. Kami menilai perlu ada keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaannya,” tegas Heru, pada Senin (16/11).

Heru menduga pengelolaan dana sponsorship tidak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab EO penyelenggara, melainkan ditangani oleh unsur internal Dispora Jawa Timur. Ia secara khusus menyoroti dugaan keterlibatan Sekretaris Dispora dan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam mekanisme pengelolaan dukungan sponsor tersebut. Namun, dugaan mengenai pembagian kewenangan dan pengelolaan dana itu masih memerlukan konfirmasi dari pihak Dispora Jatim.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa Bidang Hukum MAKI Jatim tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menindaklanjuti dugaan persoalan pengelolaan sponsorship. Langkah tersebut, menurutnya, dapat menyasar pihak yang menerima dan mengelola dana maupun perusahaan pemberi dukungan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti memadai.

MAKI Jatim juga menyoroti pola dukungan sponsorship dalam penyelenggaraan GMS pada tahun-tahun sebelumnya. Heru mengaku telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga rutin memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Meski demikian, pihaknya belum memaparkan secara terbuka identitas perusahaan, besaran kontribusi, maupun bukti adanya penyimpangan dana sponsorship pada penyelenggaraan tahun 2026.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk pelaksanaan GMS. Karena itu, kami mempertanyakan urgensi tambahan dana sponsorship serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan laporan pertanggungjawabannya. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum,” ujar Heru.

Heru turut mengingatkan perusahaan yang terlibat sebagai sponsor agar memastikan setiap bentuk dukungan diberikan melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi. Menurutnya, keterbukaan mengenai nilai bantuan, peruntukan dana, dan pihak yang bertanggung jawab menjadi penting untuk menghindari persoalan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Di sisi lain, MAKI Jatim berpandangan bahwa apabila alokasi APBD yang telah disiapkan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan GMS, Dispora Jawa Timur semestinya menyusun telaah kebutuhan anggaran secara terukur. Dokumen tersebut dinilai penting untuk menjelaskan kekurangan pembiayaan, kebutuhan tambahan, serta mekanisme penggunaan dukungan dari pihak ketiga agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Sorotan MAKI Jatim ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan kegiatan publik tidak hanya dinilai dari kemeriahan dan keberhasilan pelaksanaannya, tetapi juga dari integritas pengelolaan keuangan. Dukungan sponsorship pada prinsipnya perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan, dengan memperhatikan ketentuan penerimaan dan pencatatan bantuan pihak ketiga serta menghindari pembiayaan ganda atas komponen kegiatan yang sama.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Dispora Jawa Timur maupun perusahaan yang disebut sebagai pihak sponsorship terkait dugaan dan pertanyaan yang disampaikan MAKI Jatim. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme pengelolaan dana, sekaligus memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo pada 21 November 2026 mendatang (red).

Berita Terkait

Kisah Eksekusi Rumah Laksamana Judono di Surabaya: Sorotan Keras terhadap Mafia Tanah dan Sistem Hukum Indonesia

Orkestra Kebangsaan 2024: MAKI Jatim Akan Mengungkap Mega Korupsi dan Tidak Juga Bermitra dengan Siapapun

sukoto pojokkiri.com

MAKI Jatim, Guru Sebagai Benteng Antikorupsi: Pendidikan yang Menanamkan Kejujuran Sejak Dini