Surabaya Pojokkiri.com – Kasus eksploitasi seksual terhadap anak kembali mencuat di Kota Surabaya. Seorang remaja perempuan berinisial AM (17) diduga menjadi korban eksploitasi oleh ayah kekasihnya sendiri. Korban diduga dipaksa melayani sejumlah pria dengan tarif Rp250 ribu per transaksi, tetapi hanya menerima Rp100 ribu.
Praktik tersebut terungkap setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengamankan korban dari sebuah kamar kos di kawasan Sememi Jaya pada 29 Oktober 2026. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti aparat kepolisian untuk mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi seksual yang melibatkan sejumlah orang.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan eksploitasi terhadap korban berlangsung sejak 19 Oktober 2026 hingga korban diamankan petugas.
“Dalam kurun waktu itu, korban diminta melayani pria dengan tarif mencapai Rp250 ribu sekali transaksi,” kata Kombes pol Luthfi Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan keterangan yang dihimpun penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika AM menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda berinisial YG sejak Juni 2026.
Selama menjalin hubungan, korban diketahui turut membantu pekerjaan di sebuah warung kopi milik ayah kekasihnya. Namun, kedekatan tersebut diduga justru dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap korban yang masih berusia di bawah 18 tahun.
Kapolres mengungkapkan bahwa pria berinisial MB (51), yang merupakan ayah YG, diduga menjadi salah satu pihak yang memaksa korban melayani tamu laki-laki.
“Korban ini kemudian dipaksa MB (51), yang merupakan ayah YG, untuk melayani tamu laki-laki,” jelasnya.
Dalam penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa korban tidak menerima seluruh uang yang dibayarkan oleh pria yang menggunakan jasa seksual tersebut.
Dari tarif Rp250 ribu untuk setiap transaksi, AM disebut hanya memperoleh Rp100 ribu. Sementara itu, sisa pembayaran sebesar Rp150 ribu diduga diambil dan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Menurut keterangan kepolisian, pembagian uang tersebut dilakukan dengan berbagai dalih, termasuk untuk membayar utang maupun memenuhi kebutuhan biaya sekolah.
“Dari setiap transaksi, korban hanya menerima uang Rp100 ribu. Sementara sisanya diduga diambil dan dibagi oleh para terlapor dengan alasan untuk membayar utang atau biaya sekolah,” ungkap Kapolres.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dugaan pemanfaatan kerentanan korban, baik melalui hubungan personal maupun ketergantungan ekonomi, yang perlu didalami dalam proses penyidikan.
Dalam pengembangan perkara, penyidik Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya telah mengamankan seorang anak berinisial DW (16) yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa kaos berwarna kuning, celana panjang hitam, satu unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi, serta uang tunai sebesar Rp100 ribu.
Sementara itu, dua terduga pelaku lainnya, yakni MB (51) dan KV (17), masih dalam pencarian aparat kepolisian. Keduanya telah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Penyidik terus melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memperjelas peran masing-masing dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Atas perkara ini, kepolisian menyebut penerapan Pasal 12 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mengingat korban masih berusia 17 tahun, penanganan perkara juga memerlukan perhatian terhadap perlindungan identitas, kondisi psikologis, serta pemulihan korban agar tidak mengalami trauma berulang selama proses hukum berlangsung.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual anak yang dapat terjadi melalui penyalahgunaan kepercayaan dan relasi personal.
Penegakan hukum yang tegas, disertai pendampingan korban secara berkelanjutan, diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual (sul)