Surabaya, Pojokkiri.com –
Jelang beberapa hari pelaksanaan Pilgub Jawa Timur, justru kinerja Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jawa Timur patut dipertanyakan. Institusi pengawas pelaksanaan Pemilu tersebut di Jawa Timur sejak awal tahapan pilgub Jawa Timur hingga jelang pelaksanaannya tak pernah melakukan aksi atau transparansi pengawasan tahapan pilgub Jawa Timur.
Menurut Nur Aminudin, Komisi Informasi Jawa Timur mengatakan di internal Bawaslu Jawa Timur sekarang ini timbul faksi-faksi di internal komisioner sendiri.” Di dalam Bawaslu sekarang muncul faksi-faksi yang jelas sekali diantara komisioner. Ini berimbas sampai pegawai tingkat bawah hingga mempengaruhi kinerja bawaslu dalam pengawasan,” jelasnya, Senin (25/11/2024).
Tak hanya itu, kata dia juga saat rekrutmen Bawaslu Jawa Timur tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing komisioner. “Mereka tak ada roadmap tata kinerja masing-masing dengan menghilangkan ego kolektif kolegian bukan per divisi. Saat rekrutmen rata-rata titipan,”jelasnya.
Soal kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi dalam pelaksanaan, kata dia, dalam pengawasan per komisioner tak mampu memiliki hal tersebut.” Mereka ini mentolerir pelanggaran. Sekali mentolerir pelanggaran maka yang lainnya berpeluang untuk ditolerir,” terangnya.
Nur Aminudin lalu mencontohkan pelanggaran yang ditolerir soal penataan APK (alat peraga kampanye) yang banyak temuan pelanggaran, namun tidak ditindak tegas.” Ini jelas sekali ada tolerir yang dilakukan oleh bawaslu Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara itu anggota komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi mengatakan harusnya Bawaslu Jawa Timur meniru Bawaslu kabupaten dan kota yang sudah menunjukkan kinerjanya, misalnya melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan konflik untuk diantisipasi adanya konflik saat pilkada.
” Kalau Bawaslu kabupaten dan kota sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kenyataannya di Bawaslu Jawa Timur tidak ada seperti ini. Ini tidak benar kalau Bawaslu Jawa Timur tak melakukan ini,” terang politisi Golkar ini.
Diungkapkan olehnya, pihaknya usai pilkada akan segera meminta keterangan Bawaslu Jawa Timur terkait kinerjanya sebagai pengawas Pemilu. (wan)