Jakarta, Pojokkiri.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menkeu menegaskan bahwa alokasi TKD tidak akan mengalami pemotongan. Bahkan, pemerintah pusat membuka kemungkinan adanya peningkatan anggaran TKD jika disetujui DPR RI.
Bagi Ning Lia, kabar ini merupakan angin segar bagi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
“Harapan kami, rencana ini benar-benar terealisasi, karena daerah membutuhkan sokongan fiskal yang kuat untuk mengakselerasi ekonomi,” kata Ning Lia kepada awak media, di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Pentingnya Kepastian Dana dari Pusat
Menurut Ning Lia, kepastian alokasi TKD sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan, terutama pada pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dana transfer dari pusat merupakan tulang punggung fiskal daerah.
Senator asal Jawa Timur yang juga Putri Ulama Besar KH Maskur Hasyim ini menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya pembahasan RAPBN 2026. Ia juga mendorong agar DPR RI dapat memberikan persetujuan demi keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kebijakan ini harus benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan sampai dalam pembahasan justru terjadi pemangkasan alokasi dana,” ujarnya.
Waspada Dampak Jika TKD Dipangkas
Ning Lia juga mengingatkan potensi dampak buruk jika alokasi TKD justru dipotong. Menurutnya, pengurangan dana dari pusat akan melemahkan fiskal daerah. Kondisi ini bisa memaksa pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan, termasuk dengan menaikkan pajak daerah.
“Kalau dana dari pusat berkurang, pilihan yang paling mudah bagi daerah biasanya menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, itu justru akan membebani masyarakat,” sebutnya.
Oleh karena itu, Ning Lia berharap pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat terkait TKD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.