Surabaya, Pojokkiri.Com.-
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim memiliki sejumlah catatan terkait adanya pengalihan anggaran perjalanan dinas luar negeri.
“Banggar meminta kepada TAPD agar hasil penambahan pendapatan daerah serta hasil pergeseran anggaran PDLN yang sudah dihapus dan Pokir yang pasti tidak dapat direalisasikan dalam tahun 2025, agar digunakan pada kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat,” ungkap anggota Banggar DPRD Jawa Timur Abdullah Abu Bakar, senin (8/9/2025).
Mantan walikota Kediri ini menyebut pergeseran anggaran tersebut salah satunya dialihkan untuk beasiswa. Banggar, kata politisi PAN ini mendorong besaran beasiswa dipatok sebesar Rp1 juta dan ditambahkan penerimanya sesuai kemampuan keuangan daerah, kalau memungkinkan bisa sampai 50.000 penerima.
Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan kebijakan berorientasi jaring pengaman sosial, Banggar mendukung adanya pasar murah melalui OPD terkait. Lebih lanjut dikatakannya, usulan kegiatan mitra OPD di masing-masing Komisi akan dilakukan kajian oleh TAPD dan akan diusahakan untuk dipenuhi sesuai kemampuan kemampuan perangkat daerah.
“Terkait dengan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat sebagai pengganti PDLN (perjalanan dinas luar negeri), akan ada sejumlah kegiatan anggota DPRD yang berorientasi sosial kemasyarakatan. Termasuk kegiatan anggota DPRD dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran dialihkan pada masing-masing komisi,” jelasnya.
Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, M Musyafak Rouf, memastikan anggaran perjalanan dinas luar negeri (PDLN) sebesar hampir Rp 19 miliar dialihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Kebijakan itu diambil setelah Presiden Prabowo menerbitkan moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat pemerintah.(wan)