Pojokkiri.com, – SAMPANG – Kesiapan dan profesionalisme Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyokong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang dipertanyakan besar-besaran. Data terbaru per 4 Juli 2026 menyingkap tabir pahit, 18 SPPG terbukti tidak siap, lalai standar, hingga gagal memenuhi syarat operasional.
Dari total 165 SPPG yang terdata, 2 SPPG terpaksa di-suspend atau dihentikan paksa, 2 SPPG mangkrak beroperasional sementara, dan 16 lainnya masih sebatas klaim di atas kertas namun akan beroperasi kembali. Sanksi tegas berupa suspend menjadi indikator kuat bahwa ada oknum pengelola SPPG yang nekat beroperasi tanpa mengindahkan standar kelayakan mendasar.
Fenomena jatuhnya sanksi suspend dan berhentinya operasional sejumlah SPPG mengarahkan sorotan tajam pada integritas pengelola. SPPG bukan sekadar proyek berburu omzet, melainkan garda depan yang memegang keselamatan gizi dan kesehatan ribuan siswa di Sampang.
Anjloknya performa sejumlah SPPG ini mengindikasikan tiga kelalaian fatal di internal penyedia layanan, mulai bobroknya kontrol kualitas dan ketiadaan SDM yang kompeten, serta kacau balau rantai pasokan.
Kuat dugaan diantara SPPG dimaksud, terdapat dapur dan proses olah gizi tidak memenuhi standar kebersihan minimum.
Mulai pengolahan makanan tidak mengacu pada kaidah gizi seimbang yang ditetapkan, ketidakmampuan SPPG mengamankan pasokan bahan baku segar dan layak konsumsi, serta jangan sampai ditemui hal sama di 145 SPPG aktif bermasalah kualitas bahan pangannya.
Meski 145 SPPG diklaim beroperasi baik yang tersebar di 14 kecamatan, publik tidak bisa lantas percaya begitu saja. Muncul kekhawatiran besar mengenai ketimpangan kualitas. SPPG di wilayah pelosok seperti Robatal dan Karangpenang rawan menyajikan menu ala kadarnya karena minimnya pengawasan langsung, sangat berbanding terbalik dengan SPPG di area perkotaan Sampang.
Koordinator Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, S.H., menegaskan bahwa verifikasi lapangan akan terus memfilter SPPG yang tidak taat aturan.
“Data SPPG harus selalu diperbarui agar pelaksanaan program dapat dipantau secara maksimal, baik dari sisi kesiapan operasional, SDM, maupun sarana pendukung. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan jumlah SPPG, tetapi validitas dan kesiapan layanan,” tegas Sudarmanto.
Evaluasi ini menjadi sinyal bahaya bagi seluruh yayasan dan pengelola SPPG di Sampang. Satgas MBG dituntut untuk tidak melembutkan sanksi dan segera mempublikasikan daftar SPPG nakal yang terbukti melanggar.
Jika para pengelola SPPG hanya mengejar kuantitas porsi tanpa membenahi higienitas dan standar gizi, mereka bukan cuma mencederai program nasional ini, tetapi juga secara langsung mempertaruhkan kesehatan generasi muda di Sampang.(Man/F-R)