KEDIRI, pojokkiri.com— Dialog pedagang Pasar Bandar dengan Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri berakhir tanpa kesepakatan. Penyebabnya, pihak yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan tarif—Pemkot Kediri selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM)—tidak hadir.
Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, mengakui pihaknya tak bisa mengambil keputusan strategis terkait pengurangan maupun penghapusan tarif. Kebijakan tersebut mengacu pada Perwal Kediri Nomor 27 Tahun 2022 dan harus mendapat persetujuan KPM.
“Persetujuan tarif dimintakan kepada KPM, yaitu Wali Kota,” ujar Luthfi.
Kondisi itu membuat pedagang menolak membuat kesepakatan setengah jalan. Yunus, perwakilan pedagang, menyatakan pembahasan ditunda hingga seluruh pihak yang berwenang hadir.
“Hari ini tidak ada hasil apa pun. Kami tunda karena belum ada kepastian hukum,” tegasnya.
Persoalan pedagang bukan hanya tarif. Mereka mengeluhkan penutupan jalan di kawasan pasar yang dinilai membuat pembeli semakin sepi. Rencana portal parkir digital pada September juga dikhawatirkan makin menjauhkan masyarakat dari pasar tradisional.
Pedagang juga mempersoalkan munculnya tagihan sewa lapak periode Januari–Agustus dengan nilai sekitar Rp160 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per pedagang. Mereka mempertanyakan transparansi dasar perhitungan dan minimnya sosialisasi.
Sebagai bentuk protes, pedagang sepakat menunda pembayaran retribusi harian sampai ada kesepakatan resmi. Perumda Pasar berjanji segera berkoordinasi dengan pejabat baru Pemkot Kediri untuk menjadwalkan ulang dialog.
Sementara itu, nasib pedagang Pasar Bandar masih menggantung di tengah tarik-menarik kewenangan dan pergantian birokrasi Pemkot Kediri. (ade/wan)