Surabaya, Pojokkiri.com. – Kinerja perdagangan Provinsi Jawa Timur sepanjang Januari hingga Agustus 2026 menunjukkan adanya tekanan yang patut diwaspadai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, nilai ekspor tercatat sebesar US$18,61 miliar atau mengalami penurunan sebesar 4,91 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebaliknya, angka impor justru melonjak naik hingga mencapai US22,13 miliar atau meningkat sebesar 15,49 persen[span_2](start_span)[span_2](end_span). Kondisi ini menyebabkan neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit hingga US3,52 miliar.
Tekanan tersebut semakin terlihat jelas pada bulan Agustus 2026, di mana ekspor terkoreksi turun 2,49 persen, sementara impor justru merangkak naik sebesar 7,99 persen.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Edy Paripurna, menegaskan bahwa tren tersebut harus dibaca sebagai alarm serius bagi perekonomian daerah.
Menurut politisi PDIP ini, upaya memperkuat sektor perdagangan regional tidak bisa lagi hanya mengandalkan pasar ekspor luar negeri semata.
”Pasar domestik, khususnya perdagangan antarpulau, harus menjadi peluang utama untuk memperluas penyerapan produk-produk unggulan Jawa Timur,” ujar mantan wabup Pasuruan ini, Rabu (4/11/2026).
Edy menilai bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis serta potensi yang sangat besar sebagai pusat produksi sekaligus hab distribusi utama di kawasan Indonesia timur. Kendati demikian, tata kelola dan pemetaan rantai pasok ini harus diperjelas secara transparan.
Komisi B DPRD Jatim, kata dia mendesak agar pemerintah daerah dapat memastikan secara rinci volume serta nilai barang yang dikirim ke provinsi lain, komoditas apa saja yang diperdagangkan, hingga pemetaan daerah tujuan utamanya.
Pemerintah Provinsi Jatim, melalui dinas terkait, diminta untuk memetakan secara komprehensif komoditas unggulan mulai dari produk pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk makanan olahan agar mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas ke luar provinsi. Hal ini juga harus melibatkan perhitungan matang terkait jalur distribusi, efisiensi biaya logistik, serta meminimalisir berbagai hambatan perdagangan.
Sebagai langkah taktis ke depan (NOW dan NEXT), kata Edy Paripurna, Komisi B DPRD Jatim menekankan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM wajib membuka data secara konkret kepada publik. Data tersebut mencakup nilai perdagangan antarpulau, komoditas utama, provinsi tujuan, hingga sejauh mana realisasi transaksi dari misi dagang yang telah dilakukan.
Dengan basis sekitar 4,58 juta UMKM di Jawa Timur, penguatan produk lokal harus diintegrasikan langsung ke dalam rantai pasok usaha dan pengadaan pemerintah.
Ia mengatakan pelaku UMKM lokal harus didampingi secara serius agar mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, kepemilikan sertifikasi halal, kemasan yang menarik, hingga akses pembiayaan dan kemitraan dengan distributor maupun industri besar.
”Perdagangan antarpulau harus menjadi jembatan strategis bagi UMKM Jatim untuk memperkuat pasar dalam negeri, mendongkrak daya saing produk lokal, sekaligus memperluas jangkauan ekspor demi kesejahteraan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.(Yudhie)