
Lamongan, Pojokkiri.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 masing-masing sebesar Rp 2,9 triliun. Dalam penyusunannya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menekankan pentingnya disiplin fiskal agar alokasi belanja tepat sasaran di tengah terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin (16/11). Menurutnya, kebutuhan pembangunan daerah terus berkembang sehingga anggaran harus diarahkan pada program yang mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tema Kabupaten Lamongan tahun 2027 yakni Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan,” ujar Pak Yes di hadapan anggota dewan.
Ia menambahkan, tema pembangunan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus menopang keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, postur anggaran Rp 2,9 triliun pada tahun 2027 difokuskan pada tiga prioritas utama. Ketiga prioritas itu meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Selain penyampaian nota keuangan anggaran 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027. Tercatat ada 10 usulan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan, terdiri dari empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan dari Pemkab Lamongan.
Empat Raperda inisiatif DPRD meliputi perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik, serta perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. Dua usulan dewan lainnya adalah perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Sementara itu, enam Raperda usulan Pemkab Lamongan mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2027, serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2028. Tiga usulan eksekutif lainnya yakni fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan tahun 2025-2045, serta perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.(lut)
Editor: Zainul Lutfi

