Surabaya, Pojok Kiri.Com,-Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengangkutan tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, menuju Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjadi sorotan. Seorang mantan terdakwa mengungkap adanya dugaan permintaan uang Rp.200 ribu hingga Rp.500 ribu kepada tahanan yang ingin duduk di bagian belakang kendaraan pengangkut tahanan.
Lebih serius lagi, sumber tersebut menyebut tahanan yang tidak mampu membayar diduga mengalami perlakuan kasar, bahkan dipukul oleh oknum petugas pengawal.
Pengakuan itu disampaikan narasumber kepada koran ini, Senin (2/11/2026). Ia mengaku pernah mengalami sendiri proses pengangkutan tahanan menuju PN Surabaya ketika masih menjalani masa hukuman.
“Kalau duduk di belakang saat di bus harus bayar Rp.200 ribu sampai Rp500 ribu. Ada terdakwa yang tidak punya uang, dipukul,” ungkapnya.
Menurut sumber tersebut, persoalannya bukan hanya dugaan pungutan untuk mendapatkan tempat duduk. Tahanan yang tidak memberikan uang disebut-sebut mendapat perlakuan berbeda ketika tiba di lokasi penampungan sementara sambil menunggu giliran persidangan. Mereka diduga disisihkan dan ditempatkan di ruangan perempuan.
Narasumber juga mengungkap dugaan pemukulan terhadap seorang terdakwa yang disebut terjadi belum lama ini karena tidak mampu memenuhi permintaan uang tersebut.
“Terakhir ada terdakwa dipukul sama penjaga dari TNI, karena tidak bisa bayar,” bebernya.
Meski demikian, sumber tersebut mengakui tidak mengetahui secara pasti perkembangan terbaru setelah dirinya bebas. Ia meminta agar kondisi di lapangan ditelusuri, terutama mekanisme pengangkutan, pengawalan, dan penempatan tahanan selama menjalani persidangan.
“Cek saja ke belakang. Karena saya sudah bebas, jadi tidak tahu lagi perkembangan,” ujarnya.
Identitas narasumber tidak dipublikasikan atas permintaannya dengan alasan keamanan. Apabila dugaan tersebut benar, praktik ini merupakan persoalan serius dalam pengawasan tahanan. Pengangkutan tahanan untuk kepentingan persidangan semestinya berlangsung sesuai prosedur, tanpa pungutan di luar ketentuan, diskriminasi, intimidasi, ataupun kekerasan.
Dugaan permintaan uang dengan nominal ratusan ribu rupiah perlu ditelusuri, termasuk siapa yang meminta, kepada siapa uang diserahkan, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Begitu pula dugaan pemukulan terhadap tahanan yang tidak mampu membayar. Jika terbukti, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pungli, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kekerasan terhadap orang yang berada dalam pengawasan aparat.
Namun, seluruh keterangan tersebut masih berupa pengakuan seorang mantan terdakwa dan belum terverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi yang memastikan kebenaran dugaan pungutan maupun pemukulan tersebut.
Karena itu, klarifikasi dari pihak Kejaksaan, pengelola Rutan Medaeng, dan institusi yang bertanggung jawab atas pengawalan tahanan, diperlukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya.
Hingga naskah ini disusun, dugaan pungutan dan pemukulan tersebut masih memerlukan pembuktian serta konfirmasi resmi dari pihak terkait. (red – pojok kiri).