Surabaya Pojokkiri.com — Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur memang masih beberapa tahun lagi. Namun, denyut politik menuju perebutan kursi Jatim 1 mulai terasa. Sejumlah pernyataan yang muncul dari agenda politik PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dalam sepekan terakhir membuka ruang spekulasi sekaligus diskusi mengenai seperti apa peta kekuatan politik Jawa Timur pada masa mendatang.
Dua momentum politik menjadi perhatian. PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar konsolidasi internal yang beriringan dengan penutupan turnamen sepak bola Soekarno Cup di Surabaya, 23–24 Agustus 2026. Beberapa hari berselang, Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VII pada 27–29 Agustus 2026.
Dari dua forum tersebut muncul pesan politik yang berbeda, tetapi memiliki satu titik temu: pembicaraan mengenai kepemimpinan Jawa Timur ke depan.
Pengamat politik Jawa Timur Heru Satriyo, S.I.P. menilai perkembangan tersebut menarik dicermati sebagai bagian dari pembentukan peta politik menuju Pilgub Jawa Timur berikutnya.
Konsolidasi internal PDI Perjuangan di Surabaya mendapat perhatian dengan hadirnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Dalam orasi politiknya, Megawati kembali menegaskan posisi penting Surabaya dan Jawa Timur dalam sejarah perjalanan nasionalisme Indonesia. Ia menyebut Surabaya sebagai “dapur nasionalisme”, sebuah penegasan yang berkaitan erat dengan rekam jejak perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Pesan tersebut tidak hanya membawa dimensi historis. Dalam konteks konsolidasi partai, narasi tentang Jawa Timur juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kembali semangat kader dan basis politik PDI Perjuangan di provinsi yang memiliki bobot strategis dalam politik nasional.
Sinyal politik semakin menarik setelah tokoh senior PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan gagasan bahwa sudah saatnya PDI Perjuangan memiliki gubernur dari kadernya sendiri di Jawa Timur.
Seruan tersebut mendapat respons positif dari peserta konsolidasi. Meski belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi mengenai pencalonan dalam Pilgub mendatang, pernyataan itu setidaknya membuka pembicaraan mengenai ambisi politik PDI Perjuangan di Jawa Timur.
Dinamika politik berlanjut melalui Musda VII Partai Demokrat Jawa Timur di Hotel Novotel Samator Surabaya pada 27–29 Agustus 2026.
Dalam forum tersebut, Emil Elestianto Dardak kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031.
Terpilihnya Emil tidak hanya menegaskan konsolidasi internal Demokrat Jawa Timur. Momentum tersebut turut memunculkan pesan politik mengenai masa depan kepemimpinannya di provinsi ini.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam Musda tersebut, menyampaikan doa dan harapan agar Emil memperoleh jalan serta pertolongan untuk menjadi pemimpin Jawa Timur pada masa mendatang.
“Hari ini kita bersama-sama memberikan penguatan dan doa terbaik untuk Pak Emil Dardak. Semoga momentum Musda VII ini membawa pitulungan dan pertolongan dari Allah SWT, sehingga pada waktunya beliau dapat mengemban amanah kepemimpinan yang lebih besar di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Dukungan terhadap masa depan politik Emil juga disampaikan KH Asep Saifuddin Chalim. Dukungan dari tokoh pesantren tersebut semakin memperkaya pembicaraan mengenai kemungkinan posisi Emil dalam kontestasi politik Jawa Timur berikutnya.
Namun demikian, dukungan maupun doa yang disampaikan dalam forum politik tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan pencalonan resmi. Perjalanan menuju Pilgub masih panjang dan sangat mungkin dipengaruhi berbagai perubahan konfigurasi politik.
Pengamat politik Jawa Timur Heru Satriyo melihat dua agenda politik tersebut sebagai perkembangan yang layak diperhatikan.
Menurutnya, munculnya pembicaraan mengenai kader PDI Perjuangan untuk kepemimpinan Jawa Timur dan dorongan terhadap Emil Dardak memberikan gambaran awal bahwa mesin politik mulai dipanaskan jauh sebelum tahapan Pilgub berlangsung.
“Gambaran mengenai kemungkinan munculnya calon gubernur dari PDI Perjuangan maupun Partai Demokrat menarik dibaca dalam perspektif politik praktis. Setidaknya, kita mulai memperoleh gambaran awal tentang bagaimana kekuatan politik Jawa Timur dapat terbentuk menjelang Pilgub mendatang,” ujar Heru.
Ia menegaskan, situasi tersebut masih sangat dinamis. Belum ada kepastian mengenai siapa yang akan menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur, termasuk bagaimana format koalisi yang nantinya terbentuk.
Meski demikian, keberanian partai mulai berbicara mengenai kepemimpinan Jawa Timur dinilainya menjadi indikator bahwa proses penjajakan politik perlahan telah dimulai.
Heru kemudian menawarkan satu skenario politik yang menurutnya menarik untuk didiskusikan, yakni kemungkinan bertemunya kekuatan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dalam satu poros politik.
Menurut dia, apabila dua partai tersebut menemukan titik temu, keduanya berpotensi membangun kekuatan politik yang signifikan. Namun, skenario tersebut sepenuhnya bergantung pada dinamika internal partai, komunikasi politik, peta koalisi, elektabilitas figur hingga keputusan resmi masing-masing organisasi menjelang Pilgub.
“Secara politik, bukan sesuatu yang mustahil apabila Demokrat Jawa Timur dan PDI Perjuangan Jawa Timur pada akhirnya menemukan titik temu. Jika dua kekuatan ini dapat menyatukan kepentingan dan visi mengenai Jawa Timur, tentu akan terbentuk poros yang menarik untuk diperhitungkan,” katanya.
Heru menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai sebuah “bingkai politik Majapahit”, yakni konsolidasi kekuatan besar yang mampu membangun stabilitas sekaligus menghadirkan kompetisi politik yang sehat.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa partai-partai lain tetap memiliki kekuatan dan posisi strategis. Mereka dapat bergabung dalam sebuah koalisi maupun membangun poros alternatif dengan mengusung pasangan calon berbeda.
Dalam pembacaan politik pribadinya, Heru bahkan menyebut salah satu kemungkinan konfigurasi pasangan yang menurutnya menarik, yakni Emil Dardak sebagai calon gubernur dengan kader PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernur.
“Memang masih terlalu dini. Namun sebagai masyarakat Jawa Timur, saya melihat menarik apabila dua kekuatan besar ini pada akhirnya dapat berjalan bersama. Salah satu kemungkinan yang dapat dibaca adalah Emil Dardak sebagai calon gubernur dan kader PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernur,” ujar Heru.
Heru menekankan bahwa pandangan tersebut merupakan analisis sekaligus harapan pribadinya, bukan informasi mengenai kesepakatan politik yang telah terbentuk antara kedua partai.
Menurutnya, terlalu banyak variabel yang masih dapat berubah sebelum tahapan pencalonan benar-benar dimulai.
Bagi Heru, dinamika menuju Pilgub Jawa Timur memiliki arti lebih luas dibanding sekadar pergantian kepemimpinan daerah.
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan bobot politik strategis. Besarnya jumlah pemilih, kekuatan basis organisasi masyarakat, jaringan pesantren, kelompok nasionalis, masyarakat perkotaan hingga pemilih muda menjadikan setiap kontestasi politik di provinsi ini memiliki resonansi nasional.
Karena itu, ia berharap proses politik menuju Pilgub berlangsung dalam suasana sejuk dan konstruktif.
Menurut Heru, kompetisi antarkandidat merupakan bagian yang sehat dalam demokrasi. Namun, kompetisi tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi polarisasi yang mengganggu hubungan sosial masyarakat.
Partai politik memiliki tanggung jawab bukan hanya memenangkan kontestasi, tetapi juga menjaga pendidikan politik dan kedewasaan demokrasi hingga tingkat akar rumput.
Peluang Demokrat dan PDI Perjuangan berada dalam satu poros tentu bukan satu-satunya skenario.
Kedua partai masih sangat mungkin memilih jalannya masing-masing dan membangun koalisi berbeda. Partai-partai lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk membangun poros politik, menawarkan figur serta membentuk konfigurasi baru.
Pernyataan politik yang muncul sepanjang Agustus 2026 dapat menjadi sinyal awal, tetapi belum menjadi kesimpulan akhir. Dalam politik, peta dukungan dapat berubah mengikuti momentum, kekuatan figur, keputusan partai hingga aspirasi masyarakat.
Heru berharap, apa pun konfigurasi yang terbentuk nanti, kepentingan masyarakat Jawa Timur tetap ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Harapan saya sederhana. Siapa pun yang nantinya berkompetisi, politik Jawa Timur harus tetap adem, guyub dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Apabila Demokrat dan PDI Perjuangan akhirnya dapat berjalan bersama, tentu itu akan menjadi salah satu konfigurasi politik yang sangat menarik. Tetapi keputusan akhirnya tetap berada pada partai dan masyarakat,” pungkas Heru.
Dengan masih panjangnya perjalanan menuju Pilgub Jawa Timur berikutnya, belum ada pasangan maupun koalisi yang dapat dianggap final. Namun, dua agenda politik besar pada penghujung Agustus 2026 setidaknya telah membuka babak awal pembicaraan mengenai siapa dan kekuatan politik mana yang akan mengambil posisi strategis dalam perebutan kepemimpinan Jawa Timur mendatang (sul)