Pojokkiri.com.-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Bojonegoro mengelar agenda penting terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bertempat Ruang Rapat Paripurna DPRD Jalan Veteran Bojonegoro, Jawa Timur.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro H. Abdulloh Umar S.Pd.
Diawali pembacaan oleh pembawa acara, berdasarkan absensi semua fraksi sudah memenuhi kuorum sehingga agenda rapat paripurna dilanjutkan .
Ketua DPRD Bojonegoro. menyampaikan terimakasih kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan jajaranya, Pimpinan DPRD dan Anggota, Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD, Forpimda, Forpincam dan undangan lainya . Selanjutnya, Ketua Deqan mempersilakan pandangan oleh
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro. PKB menyoroti sejumlah catatan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026,
seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Diana Hargianti, S.E..
Dalam rapat paripurna ini, disampaikan Pandangan Umum oleh fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Bojonegoro di Gedung DPRD, Rabu (12/11/2025).
Dalam pandangannya, Diana menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, serta menjadi alat ukur kinerja pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD harus benar-benar memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB menyoroti sisi pendapatan daerah yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp 4,566 triliun, atau menurun sekitar Rp1,212 Triliun dibandingkan tahun 2025.
Menurut Diana, kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih rendah.
Beberapa permasalahan yang disebutkan antara lain, potensi penerimaan daerah belum tergali optimal, koordinasi dan evaluasi penerimaan pajak serta retribusii masih lemah, fasilitas pelayanan pajak dan retribusi belum memadai.
“Permasalahan PAD ini hampir setiap tahun berulang. Fraksi PKB ingin tahu langkah konkret pemerintah daerah untuk mengatasinya. Kami berharap target pendapatan benar-benar tercapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegas Diana.
Dalam sisi belanja daerah, PKB menyoroti capaian realisasi belanja tahun 2025 yang baru mencapai 46,19 persen hingga 31 Oktober 2025.
Fraksi menilai hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan dan perencanaan pembangunan.
PKB meminta agar pemerintah fokus memperbaiki mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk sekolah yang dikelola yayasan atau lembaga swasta.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan akses dan kualitas layanan publik, perbaikan infrastruktur pendidikan agar lebih layak dan merata.
Dalam hal pembiayaan daerah, Fraksi PKB menilai bahwa rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi persoalan klasik. Tahun 2026, pembiayaan daerah ditargetkan Rp 1,296 triliun, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp1,809 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp512 miliar.
Diana menilai bahwa perencanaan yang lemah menyebabkan lambatnya realisasi kegiatan. Karena itu, PKB mendorong adanya perencanaan kas yang akurat, koordinasi lintas perangkat daerah, serta komitmen bersama antara pimpinan dan pelaksana teknis.
“Perencanaan kas yang akurat adalah kunci utama untuk meningkatkan serapan anggaran. Diperlukan koordinasi, komitmen, dan rencana kegiatan yang realistis,” ujar Diana.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu memaksimalkan seluruh potensi daerah secara berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas fiskal yang mandiri.
Selain itu, PKB juga meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah mampu mengelola anggaran untuk kepentingan rakyat Bojonegoro. (Kim)