“Kendaraan Dinkes – KB dan Dinas Pendidikan Paling Banyak Menunggak Pajak”
SAMPANG – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang mencatat rapor merah terkait pengelolaan kendaraan dinas. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 772 unit kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masih menunggak pajak.
Sekretaris BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki, mengungkapkan bahwa angka tunggakan ini merupakan sisa dari total 1.167 kendaraan yang nunggak pajak pada tahun 2024. Artinya, meski telah dilakukan penertiban, masih terdapat ratusan unit yang belum melunasi kewajibannya.
“Dari total 2.162 unit kendaraan yang tercatat di tahun 2025, baik yang memiliki surat lengkap maupun tidak, sebanyak 772 unit masih nunggak pajak,” ujar Bambang.
Bambang membeberkan bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang menjadi instansi dengan jumlah kendaraan penunggak pajak terbanyak.
Selain masalah pajak, BPPKAD menemukan persoalan serius pada fisik dan administrasi aset. Tercatat sebanyak 227 kendaraan dinyatakan hilang administrasi, di mana fisik kendaraan beserta surat-surat seperti STNK dan BPKB tidak ditemukan.
Di sisi lain, untuk mengurangi beban aset, sebanyak 243 unit kendaraan telah berhasil terlelang pada tahun 2024. Saat ini, hanya 601 unit kendaraan yang tercatat memiliki dokumen lengkap (STNK dan BPKB).
Selain itu, BPPKAD juga mencatat distribusi kendaraan di luar lingkungan internal pemerintah. Sebanyak 26 unit kendaraan saat ini berada di instansi luar Pemkab Sampang, termasuk yang dipinjamkan kepada mitra Forkopimda.
“Kami terus berupaya melakukan penataan. Dari 82 unit kendaraan yang ada di catatan tertentu, 70 unit di antaranya masih nunggak pajak. Ini menjadi fokus evaluasi kami ke depan agar aset daerah lebih tertib secara administrasi dan hukum,” pungkasnya. (Man/FR)