Tulungagung Pojok Kiri – Soal penilaian keuangan dari BPK RI atau yang sering disebut Opini BPK, tahun ini Pemkab Tulungagung mendapat nominasi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau predikat nomor dua.Sekedar diketahui, BPK RI mengeluarkan 4 jenis Opini, pertama WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kedua WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ketiga TP (Tidak Wajar) dan keempat Tidak Menyatakan Pendapat.
Perbaikan Opini BPK RI tersebut, dari WDP ke WTP kini menjadi salah satu prioritas Pemkab Tulungagung. Nampaknya, upaya tersebut sejalan dengan Penjabat Sekda Tulungagung, seperti pernyataannya di hari pertama setelah resmi dilantik, jumat (4/10/2019) kemarin.
“Programnya tetap dilanjutkan yang sudah ada, yang belum segera diselesaikan,” ujar Sukaji, Penjabat Sekda Tulungagung.
Selain melanjutkan program yang sudah ada pihaknya juga berjanji membawa Pemkab Tulungagung meraih predikat WTP soal tata kelola keuangan Pemkab.
“Kita upayakan kembali mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita lihat apa penyebabnya kita benahi,” jelasnya.
Saat ditanya gambaran perbaikan tata kelola keuangan. Pihaknya belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena berdalih masih akan mempelajarinya.
“Ya menyebabkan itu apa. Kita bakal berusaha lakukan perbaikan. Masuk aja belum, masih baru dilantik,” imbuhnya.
Selain soal program sekretariat daerah dan perbaikan predikat WDP yang diperoleh Pemkab. Sukaji juga menjelaskan soal kekosongan jabatan yang kini telah diselesaikan oleh BKD.
“Iya kan sudah ditangani BKD. Untuk mengisi jabatan kosong dalam proses. Sesuai dengan proses nanti akan kita selesaikan,” paparnya.(yon/lf)