Mojokerto, Pojok Kiri.
Meski tahapan kampanye Pilkada serentak belum dimulai, Bawaslu Kabupaten Mojokerto sudah menerima pengaduan adanya dugaan ketidak netralan ASN di wilayahnya. ” Kami sudah menerima laporan adanya 6 oknum ASN di Pemkab Mojokerto yang diduga mendukung salah satu paslon, ” ungkap Dody Faisal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
Hal ini disampaikan Dody, saat membuka Acara Sosialisasi pengawasan dan Media Ghatering dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, di aula Hotel Aston, Kecamatan Puri, Jum’at (6/9) pagi. Ke enam oknum ASN yang dilaporkan diduga tidak netral tersebut, 3 Kadis dan 3 Camat.
Terkait dengan pengawasan pilkada, Dody mengakui pihaknya tidak bisa melakukannya sendiri. ” Kami memiliki keterbatasan personil, makanya kami butuh kerja sama masyarakat dan rekan-rekan media, untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya Pilkada ini, ” pintanya.
Ia berharap dengan pengawasan bersama ini, pihaknya lanjut Dody, kemungkinan potensi konflik horisontal bisa diantisipasi. ” Semoga Pilkada ini bisa berlangsung jujur dan kondusif, ” harapnya.
Sementara, Nurkholis, Dirut Radar Mojokerto nara sumber yang dihadirkan dalam acara ini, mengaku jika pengawasan yang dilakukan jurnalis selama ini, mirip dengan tugas Bawaslu. ” Intinya para jurnalis juga akan melihat bagaimana sesuatu itu berjalan sesuai dengan rel tujuannya, ” tegasnya.
Karena tugas yang sama itu, Kholis berharap Bawaslu bisa bersinergi para awak media dalam mengawasi jalannya Pilkada yang jujur dan adil. Lebih penting dari itu, Kholis meminta agar Bawaslu dan jajarannya memahami penuh regulasi pemilu.
” Dengan memahami aturan yang ada, saya yakin kepekaan kita semakin kuat jika menemukan pelanggaran, terutama dalam menghadapi kerawanan netralitas ASN, Kades, TNI dan POLRI, ” urai Kholis.
Mengamini apa yang disampaikan Nur Kholis, pemateri kedua, Syafiudin, dari IJTI, membenarkan bahwa jurnalis memiliki kesamaan fungsi dan tugas yang sama dengan Bawaslu. ” Masyarakat kini juga dapat memperoleh informasi dari media sosial, hanya saja, informasi dari medsos rawan tidak valid, ” katanya.
Menjawab pertanyaan apakah masih diperlukan, kampanye terbuka, sementara kini banyak paslon dan pendukungnya melakukan kampanye via media sosial, Sholahudin, Ketua PWI Mojokerto Raya, pemateri ketiga mengakui memang di media sosial sering terjadi banyak akun yang berganti ganti. ” Itu sudah ranah Kominfo untuk melakukan tindakan, namun kampanye terbuka tetap diperlukan, ” pungkasnya. (tri)