Surabaya Pojokkiri.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan perhatian serius terkait kebijakan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, setiap keputusan mengenai PBB harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam pandangannya, PBB bukan sekadar urusan fiskal, melainkan menyangkut kepercayaan publik kepada pemerintah. “Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” tutur Ning Lia, Rabu (20/8).
Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB harus dikaitkan dengan konsep ekonomi daerah yang berkeadilan. Menurutnya, hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus diatur secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi daerah penghasil.
“Jangan sampai ada daerah yang memiliki resources besar, tapi porsinya untuk pusat tinggi sementara untuk daerah rendah. Karena kekurangan PAD, daerah akhirnya mencari jalan lain dengan menaikkan PBB. Ini harus disikapi secara utuh dan bijak serta tidak menimbulkan kesenjangan,” jelasnya.
Ning Lia menilai, langkah sosialisasi yang menyeluruh dan transparan kepada masyarakat adalah kunci utama agar kebijakan pajak, termasuk PBB, dapat diterima dengan baik. Ia mengingatkan bahwa jika sosialisasi tidak dilakukan secara serius, potensi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat.
Dengan demikian, menurutnya, menjaga komunikasi yang terbuka dan memastikan kebijakan berjalan adil adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Sam).