Gresik, pojokkiri.com
Sebanyak ratusan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, harus mengubur impian mereka untuk menikmati peningkatan kesejahteraan tahun ini.
Rencana kenaikan insentif yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh pihak legislatif terpaksa dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kabupaten.
Keluhan mengenai minimnya honorarium ini mencuat di sela-sela kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil pendampingan kader TPK Kecamatan Balongpanggang pada Jumat (12/6/2026).
Momentum tersebut dimanfaatkan para kader untuk mencurahkan urusan dapur operasional mereka yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
Saat ini, skema insentif yang diterima oleh para kader di Kecamatan Balongpanggang terbagi menjadi dua kelompok dengan nilai yang memprihatinkan :
123 Kader TPK : Menerima honor bulanan sebesar Rp170.000, ditambah tunjangan pulsa sebesar Rp50.000.
145 Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) : Hanya menerima honor sebesar Rp60.000 per bulan, yang sistem pencairannya dirapel setiap tiga bulan sekali.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Pondra Priyo Utomo, membenarkan bahwa pihaknya sempat mengawal ketat rencana kenaikan insentif bagi para kader tersebut pada pembahasan anggaran sebelumnya.
”Fokus kami di Komisi IV, sebelum adanya kebijakan efisiensi, sebenarnya sempat menaikkan honor yang semula Rp50.000 menjadi Rp100.000. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran (saat ini), semua rencana itu terpaksa gagal,” urai Pondra.
Politisi muda dari Fraksi PKB tersebut menjelaskan bahwa pembatalan ini merupakan dampak langsung dari pergeseran prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik. Saat ini, keuangan daerah sedang diprioritaskan untuk menggenjot pembangunan fisik, seperti jalan poros desa dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Di sisi lain, Anggota DPRD Gresik dari Fraksi PAN, Sudadi, mengingatkan bahwa peran para kader sangat krusial sebagai ujung tombak pemangkasan angka stunting.
Tugas mereka berat, mulai dari mengedukasi masyarakat mengenai menu sehat hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi bagi ibu hamil dan balita.
”Urusan pencegahan stunting ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan. Karenanya, daerah-daerah yang perlu atensi menuju zero stunting harus diperhatikan, termasuk bagaimana kita mendukung para kader di lapangan,” tegas Sudadi.
Beban kerja yang dipikul para kader ini berbanding lurus dengan tantangan di wilayah Balongpanggang. Berdasarkan data terbaru, kasus stunting di kecamatan tersebut masih bertengger di angka 141 kasus, dengan sebaran tertinggi berada di Desa Pacuh, Balongpanggang, Pinggir dan Desa Babatan.
Untuk itu Balongpanggang harus zero stunting, kader harus kerja hebat. Untuk Insentif tetap kita diperjuangkan. Jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Sudadi memastikan aspirasi ini tidak akan menguap begitu saja. “Kami berharap ada masukan, keluh kesah, maupun usulan konkret dari para kader hari ini yang bisa kami bawa secara resmi ke dalam rapat kerja di tingkat kabupaten,” pungkasnya.
Selain Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Pondra Priyo Utomo dan Anggota DPRD Gresik Sudadi dalam kegiatan tersebut tampak hadir PLT. Camat Balongpanggang Nursalim dan Kader. (Dyo)