KEDIRI, pojokkiri.com — Ratusan pedagang tak lagi sekadar mengeluh. Mereka turun ke jalan dan menantang kebijakan Perumda Pasar Joyoboyo yang dinilai semakin membebani aktivitas perdagangan di pasar tradisional Kota Kediri.
Massa yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Kota Kediri menggelar aksi damai, Senin (21/9/2026). Mereka datang dari tiga pasar, yakni Pasar Bandar, Pasar Pahing, dan Pasar Setonobetek.
Aksi itu menjadi akumulasi keresahan pedagang terhadap sejumlah kebijakan pengelolaan pasar. Retribusi di pintu masuk menjadi salah satu pemicu utama. Pedagang menilai pungutan tersebut justru membuat masyarakat enggan masuk ke pasar tradisional.
Tak hanya itu. Pedagang juga mempersoalkan perubahan status hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak sewa, penagihan tunggakan terhadap lapak yang sudah tutup, serta sejumlah kebijakan manajemen Perumda Pasar Joyoboyo yang dinilai tidak transparan.
Tuntutan mereka bahkan mengarah ke jajaran direksi. Pedagang meminta Direktur Operasional Perumda Pasar Joyoboyo, Wedya Nurmanoso, dicopot. Mereka juga menuntut penghapusan retribusi masuk dan pengembalian HGB. Persoalan itu dibawa langsung ke pusat pemerintahan kota.
Massa aksi awalnya mendatangi Gedung DPRD Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi. Namun, harapan pedagang untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat berujung kekecewaan.
Tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Massa kemudian mengalihkan aksi ke Balai Kota Kediri. Di lokasi tersebut, perwakilan pedagang akhirnya diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kota Kediri, Eko Lukmono, untuk melakukan audiensi.
Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, juga terlihat hadir. Namun, kehadiran Djauhari tidak disertai penjelasan. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media maupun menyampaikan pernyataan kepada pedagang dalam forum tersebut.
Di hadapan Pemkot Kediri, pedagang kemudian membeberkan satu per satu persoalan yang mereka anggap telah menekan kehidupan perdagangan di pasar tradisional.
Koordinator Lapangan aksi, Yunus, mengatakan retribusi yang ditarik sejak pintu masuk pasar menjadi persoalan paling krusial. Menurut dia, pasar tradisional tidak bisa disamakan dengan pasar grosir yang memiliki karakter perdagangan berbeda.
“Penarikan retribusi masuk ini sangat mematikan pasar tradisional. Animo masyarakat untuk belanja jadi turun drastis,” kata Yunus.
Ia mengatakan konsumen pasar tradisional sangat sensitif terhadap kemudahan akses. Begitu pengunjung merasa harus membayar sejak memasuki pasar, kata Yunus, mereka dapat memilih berbelanja di tempat lain.
“Beda dengan pasar grosir atau pasar banjaran yang memang pusat perkolakan. Kalau pasar tradisional seperti Pasar Bandar atau Pahing, pembelinya dipersulit sedikit saja langsung kapok dan pilih belanja di luar,” ujarnya.
Karena itu, pedagang meminta sistem parkir dikembalikan seperti sebelumnya. Pengunjung cukup membayar ketika menitipkan kendaraan, bukan dikenai pungutan sejak memasuki kawasan pasar.
Bagi pedagang, persoalannya bukan sekadar nominal uang yang ditarik. Mereka khawatir pungutan di pintu masuk memukul arus pengunjung dan pada akhirnya menghantam omzet pedagang. Keresahan pedagang tidak berhenti pada retribusi.
Yunus juga menyoroti kebijakan yang disebutnya mengubah status hak pedagang dari HGB menjadi hak sewa dalam dua tahun terakhir. Perubahan tersebut dipersoalkan karena menyangkut posisi dan kepastian hak pedagang atas tempat usaha mereka.
Selain itu, pedagang mempertanyakan adanya penagihan yang disebut sebagai tunggakan terhadap lapak yang sudah tidak beroperasi.
Menurut pedagang, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka mengenai dasar penagihan, mekanisme perhitungan, serta status lapak yang bersangkutan. Mereka meminta seluruh kebijakan yang berdampak langsung terhadap pedagang dibuka secara transparan.
Pendamping aksi, Supriyo, menilai kebijakan yang menyangkut penarikan uang dari masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia menolak jika pedagang menjadi pihak yang harus menanggung kebijakan secara sepihak. Selain menuntut penghapusan retribusi masuk dan pengembalian HGB, Supriyo menyuarakan tuntutan pencopotan Direktur Operasional Perumda Pasar Joyoboyo, Wedya Nurmanoso.
Menurut dia, tuntutan tersebut muncul karena pedagang menilai sikap jajaran manajemen dalam menghadapi persoalan pasar tidak mencerminkan komunikasi yang semestinya dibangun dengan para pedagang.
Supriyo juga menyatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada aksi jalanan. Ia membuka kemungkinan membawa polemik kebijakan Perumda Pasar Joyoboyo ke ranah hukum.
“Tuntutan kita jelas: kembalikan HGB sebagaimana mestinya, copot jajaran direksi perumda yang bermasalah, dan hapus retribusi masuk pasar,” tegas Supriyo di hadapan massa.
Ia menilai terdapat persoalan mengenai batas kewenangan direksi dalam menetapkan regulasi atau kebijakan di lingkungan Perumda. “Kami juga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum karena Dirut Perumda dinilai menetapkan aturan di luar kapasitasnya. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami siap kembali melakukan aksi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuat polemik pengelolaan pasar tidak lagi sekadar menjadi perselisihan antara pedagang dan pengelola pasar. Ancaman jalur hukum kini menjadi opsi yang secara terbuka disampaikan massa. Pemkot Kediri menyatakan telah mendengarkan seluruh tuntutan pedagang.
Asisten II Kota Kediri, Eko Lukmono, mengatakan pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) terkait kewenangan dan tata kelola Perumda Pasar Joyoboyo.
Eko menjelaskan bahwa direksi Perumda memiliki kewenangan yang diberikan melalui regulasi daerah. “Prinsipnya, direksi itu memiliki kewenangan penuh yang diamanatkan dalam Perda maupun Perwali. Soal tarif dan kebijakan lainnya, memang ada kewenangan yang diserahkan ke Perumda,” ujar Eko.
Namun, menurut dia, kewenangan tersebut harus dibarengi kemampuan manajemen membaca kondisi nyata di lapangan. “Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Perumda dalam menganalisa kondisi riil pedagang di lapangan,” katanya.
Pemkot, lanjut Eko, akan mengevaluasi persoalan yang berkembang di internal Perumda Pasar Joyoboyo. Pemerintah juga akan mendorong komunikasi yang lebih baik antara jajaran manajemen Perumda dan para pedagang agar persoalan tidak terus berkembang menjadi konflik terbuka.
Setelah mendengarkan penjelasan Pemkot Kediri, massa membubarkan diri secara tertib. Para pedagang kembali ke pasar masing-masing dengan membawa satu pesan: mereka menunggu tindak lanjut konkret pemerintah dan Perumda Pasar Joyoboyo. Namun, aksi tersebut belum menutup konflik.
Retribusi masuk belum menjadi titik temu. Status HGB masih dipersoalkan. Tuntutan pencopotan jajaran direksi belum terjawab. Dan ancaman membawa persoalan ke ranah hukum sudah dilontarkan.
Pedagang menyatakan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan penyelesaian.
Kini, Pemkot Kediri dan Perumda Pasar Joyoboyo menghadapi pekerjaan yang lebih besar: bukan sekadar menjawab keluhan pedagang, tetapi membuktikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan pasar memiliki dasar hukum, kewenangan yang jelas, serta tidak mematikan denyut perdagangan pasar tradisional. (ade/wan)