Situbondo, Pojok Kiri
H. Ricky Ricardo H Allen Pengacara Papan Atas menyebut ada potensi angka golongan putih (golput) di Pilkada Situbondo 2024. Ada faktor penyebab angka golput berdasarkan peta politik di Kota Santri.
” Saya memprediksikan, kurang lebih 10 -15 persen masyarakat Situbondo ini akan golput karena peta politik yang tercipta saat ini, “ujarnya kepada Pojok Kiri melalui telepon selulernya. Rabu, (6/11/2024).
Faktor penyebab angka golput itu, menurut H. Ricky salah satunya karena adanya status paslon Pilkada yang tersandung kasus dugaan korupsi.
” Melihat kondisi masyarakat Situbondo yang mungkin sedikit apriori dengan kondisi politik. Kenapa, karena pertama petahana dalam hal ini Pak Karna (paslon petahana) dengan status hukumnya sudah diketahui oleh masyarakat Situbondo. Mungkin, pendukung yang kemarin itu akan lari dari dukungannya dari Pak Karna, terus coba untuk mendukung pasangan Rio-Ulfi sepertinya terjadi keraguan, “jelasnya.
Selain itu, kata H. Ricky status hukum calon petahana (Karna Suswandi) yang sampai saat ini belum pasti menjadi dasar tersendiri dalam penilaian masyarakat.
” Terlebih dan status hukumnya Pak Karna yang sampai saat ini juga belum pasti, dasar ini juga mungkin yang akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat pemilih umum karena waktu Pilbup yang lalu, ” katanya.
Adanya situasi politik yang terjadi di Kota Santri saat ini, H. Ricky menilai persoalan tersebut bisa menjadi kunci bagi lawan paslon petahana Karna-Khoirani yakni pasangan Rio-Ulfi untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024.
” Nah sebenarnya di sini menjadi kata kunci buat paslon Rio-Ulfi. Bagaimana, dia meyakinkan masyarakat, simbol-simbol masyarakat yang tadi itu dengan posisi golput itu meyakinkan dengan program yang memang bisa menyentuh bagi perkembangan kemajuan masyarakat Situbondo. Seharusnya ini menjadi bola yang bisa ditangkap oleh paslon Rio-Ulfi, ” ucapnya.
Sementara itu, H. Ricky berharap dengan adanya status hukum calon petahana Karna Suswandi ada ketegasan dari KPK sehingga kegamangan masyarakat Situbondo pupus.
” Saya sih berharap jujur, saya melihat ini persoalan hukum sedang dilakukan oleh KPK, mungkin saja sarat dengan sisi politik untuk menepis semua itu seharusnya KPK menentukan sikap hukum yang tegas dan keras agar juga kegampangan masyarakat Situbondo ini pupus, “pungkasnya. (Inul)