Pojokkiri.com

Bupati Bojonegoro Menyampaikan Proges Kebijakan Tahun 2021

Bojonegoro,Pojok Kiri – Bertempat di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro,Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan progres kebijakan tahun 2021, Selasa (6/4/2021).
Sebelum pemaparan Bupati Anna Mu’awanah menyebut bahwa rapat ini merupakan inisiatif Bupati untuk menyampaikan progres program Pemkab Bojonegoro secara riil kepada DPRD, sehingga seluruh wakil rakyat tersebut dapat memahami secara utuh dan tidak ada dugaan-dugaan yang mengarah pada ketidakpastian.
Progres pertama yang disampaikan adalah mengenai Pasar Desa Ngampel yang didalam pelaksanannya sudah meliputi beberapa tahap diantaranya hasil Legal Opinion dari Kejaksaan agar ada retribusi kepada desa sesuai Permendagri Pasal 15 tahun 2016 serta adanya adendum selama 3 bulan.
“Sementara untuk menentukan besaran retribusi, maka dilakukan aprraisial oleh PT Sucofindo,”ujar   Sekretaris Daerah Nurul Azizah mewakili Bupati.
Namun, dari hasil penghitungan PT Sucofindo, investor pasar Desa Ngampel yakni PT Teguh Jaya Bojonegoro meminta keringanan. Sehingga, PT Sucofindo menghitung ulang.
“Kami juga akan menunggu hasil penghitungan tersebut dan akan menjalankannya seuai aturan yang berlaku,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Mahmudin, mengungkapkan, per 18 Maret Dana Desa (DD) telah cair di beberapa desa dengan total Rp102 Miliar.
“Selanjutnya untuk Alokasi Dana Desa 269 desa sisanya masih proses baik di Dinas PMD dan BPKAD,” tukasnya.
Pemaparan selanjutnya dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Luluk Alifah terkait aset daerah. Dimana, sampai tahun 2020 total aset 1347 bidang berupa tanah.
Per Maret 2021 yang akan dilaporkan kepada MCP KPK jumlah yang telah bersertifikat 770 bidang, yang belum sebanyak 577 bidang.
“Inventarisasi aset kalau dilihat beberapa tahun yang lalu, belum jadi fokus. Tapi tahun ini kita maksimalkan,” tegasnya.
Maka, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN), pemkab membentuk tim dan mempercepat tim sertifikasi tanah. Sehingga, sertifikasi aset daerah ditargetkan segera selesai.
Sedangkan pemaparan tentang peningkatan status jalan desa menjadi jalan Kabupaten oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang.
“Sekarang ada 20 Kecamatan yang mengusulkan peningkatan status kurang lebih sepanjang 129 ruas jalan,” tegasnya.
Peningkatan status jalan menjadi salah satu solusi terkait masalah krusial yang terjadi saat ini seperti menangani kondisi infratruktur namun terjadi keterbatasan anggaran di desa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati  menyampaikan adanya permasalahan petani yang menjadi fokus sekarang ini. Pihaknya akan memaksimalkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan beras langsung dari petani.
“Harapannya dengan menggunakan beras milik petani sendiri bisa menstabilkan harga di pasaran,” tegasnya.
Terkait salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sempat merugi yakni Griya Dharma Kusuma (GDK), dari hasil audit sejak tahun 2017 silam sudah menunggak hutang pajak sebesar Rp900 juta lebih.
“Namun, kita terus mencari solusi terbaik untuk mengembalikan BUMD tersebut seperti sediakala,” imbuhnya.
Bupati Anna juga mengaku, jika masih ada progres peningkatan oleh BUMD-BUMD lainnya baik itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), maupun PT Asri Dharma Sejahtera (ADS).
Terakhir Bupati wanita pertama di Bojonegoro ini menegaskan jika dari total 419 desa semuanya akan mendapatkan bantuan keuangan desa (BKD) meskipun secara bertahap.
“Insya Allah, kami memastikan semua desa di Bojonegoro dapat BKD,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut di hadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro.(Adv)

Berita Terkait

Akhirnya Seluruh Fraksi DPRD Bojonegoro Setujui Raperda RTRW  Tahun 2021-2041 

Bupati Bojonegoro dan Wabup Tuban Lakukan Ground Breaking Jembatan Kanor -Rengel

Sebanyak 5.172 Petugas Pelayan Publik Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua