Mojokerto, Pojok Kiri.
Kasus stunting di Kabupaten Mojokerto, menjadi perhatian serius selama kepimpinan Bupati, Ikfina Fahmawati. Dari hasil kerja kerasnya itu, Ikfina berhasil menekan angka stunting hingga menjadi 11,6 persen pada 2022, setelah tahun 2021 sempat tercatat 27.4 persen.
Angka yang diperoleh dari Hasil survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022 tersebut, mengisyaratkan bahwa angka stunting tiap tahun di Kabupaten Mojokerto terus menurun. Capaian angka stunting pada tahun 2022 tersebut juga jauh berada di bawah prevalensi Provinsi Jawa Timur, yang masih berada pada angka 19,2 persen.
Khusus kepada koran ini, kemarin, Bupati Ikfina menjelaskan untuk tahun 2023, meskipun belum di rilis secara resmi, dirinya sudah mendapatkan informasi jika angka stunting kini menjadi 9,6 persen. Padahal ketika awal menjabat di 2021, angkanya mencapai 27,4 persen.
” Upaya program penurunan stunting itu kami lakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan sinergitas Perangkat Daaerah (PD) terkait di Kabupaten Mojokerto guna menurunkan angka stunting yang ada, ” ujar Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini.
Meski setiap dinas sudah mendapatkan perintah dari masing-masing kementerian. Pemkab, lanjutnya memastikan bagaimana perintah tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata sehingga bisa sampai pada masyarakat.
Salah satu PD terkait diantaranya ialah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), yang menjalankan program pendampingan keluarga beresiko stunting dengan menggalakan Sekolah Orang Tua Hebat, Gerakan Pola Asuh Orang Tua Cegah Stunting Anak Balita (Gelora Cinta), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyangatra)
Dinas Kesehatan dengan program Selasa Sehat Turunkan Stunting, AKI dan AKB (SEHATI), melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan bayi di tingkat puskesmas hingga program kampanye Jum’at Ceria yang dilakukan bergilir pada tingkat sekolah menengah atas.
“ Kita ambil hari Jumat untuk memudahkan untuk mengingat, hari apa kita harus meminum tablet tambah darah. Ini agar remaja lebih paham dan kita edukasi untuk mencegah calon ibu melahirkan anak dengan resiko stunting” ungkap Bupati Ikfina.
Ikfina juga menyebutkan, upaya penurunan angka stunting, juga dilakukan dengan mencegah pernikahan dini. Melalui Dinas Pendidikan, Ikfina minta untuk memonitor anak-anak SMP kalau tidak masuk. ” Saya minta tolong dicek, terlebih lagi yang memiliki risiko tinggi,’’ tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kabid Bina Pemdes DPMD Kabupaten Mojokerto Hendra Putra Djaja T, mengatakan, jika pemdes jugaberperan aktif dalam percepatan penurunan stunting.
Bahkan, Pemkab Mojokerto melalui DPMD mengalokasikan anggaran total senilai total Rp.19 miliar dari Dana Desa guna melakukan upaya penurunan stunting yang di tingkat desa. ” Alokasi per desa bervariatif, namun dengan 299 desa total anggarannya Rp,19 miliar,”urainya.
Yang paling anyar, Bupati Ikfina membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS). Dengan Keputusannya Nomor 199 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang terdiri dari Tim TPPS dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten.
Selain itu, Bupati Ikfina juga serius dengan pembangunan infrastruktur kesehatan, diantaranya pembangunan IGD terpadu RSUD dr. Soekandar pada 2023 dengan besaran anggaran senilai Rp 35.876.336.000, yang sudah diresmikan sejak 29 Februari lalu.
Sementara itu, Direktur RSUD Prof. dr Soekandar, dr Djalu Naskutub, M.M.R, menjelaskan, pelayanan di IGD terpadu dan poliklinik ini menerapkan sistem one stop service. Artinya, dari 20 poliklinik yang tersedia pasien bisa mendapatkan beberapa layanan dalam satu gedung secara terintegrasi.
” IGD Terpadu dilengkapi dengan kamar operasi emergensi dengan peralatan medis canggih dan tim medis yang siap siaga 24 jam, di IGD terpadu ini ada tempat pelayanan kesehatan, radiologi dalam satu gedung. Untuk pasien umum, kasir dan pendaftarannya jadi satu. Ada apotek rawat jalan, apotek poli dan apotek IGD juga, sehingga harapannya bisa mempercepat pelayanan untuk masyarakat” tutupnya. (tri)