Pojokkiri.com

Sertifikat Laik Higiene Jadi Syarat Wajib, DPRD Surabaya Dukung Langkah Tegas Wali Kota Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

Surabaya Pojokkiri – Dukungan penuh datang dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, terhadap langkah tegas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib bagi seluruh vendor makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG untuk memastikan jalannya program sesuai standar keamanan pangan.

“Apa yang dilakukan Pak Wali sudah sangat tepat. Vendor MBG harus punya SLHS dan ditangani tenaga profesional yang ahli dalam pengolahan makanan,” ujar Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak Yebe, Selasa (30/09).

Menurutnya, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan SPPI memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga pengawas dan penggerak utama keberhasilan program.

“SPPI itu mata dan telinga pemerintah. Mereka wajib mengawasi, mendistribusi, sekaligus memberi edukasi gizi ke masyarakat,” tegasnya.

Cak Yebe menyoroti adanya kasus dugaan keracunan makanan di daerah lain akibat lemahnya pengawasan program sejenis. Ia menekankan agar Surabaya segera melakukan evaluasi dini agar hal serupa tidak terjadi.

“Jangan tunggu masalah muncul. Mumpung durung kedaden nak Suroboyo, ayo dievaluasi bersama. Masukan dari masyarakat juga penting,” katanya.

Tak hanya itu, Cak Yebe juga mengusulkan agar pengawasan kesehatan siswa penerima MBG melibatkan puskesmas setempat serta akademisi dari fakultas psikologi maupun pendidikan.

“Saya pernah uji coba pribadi di SDN Kedurus 1 selama sebulan. Hasilnya, kolaborasi dengan tim medis dan psikolog kampus sangat membantu pantau kondisi siswa,” ungkapnya.

Dalam uji coba tersebut, sebanyak 330 siswa terlibat. Hasilnya menunjukkan pentingnya pemantauan berkala terhadap perkembangan kesehatan dan psikologis anak.

Legislator dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu menegaskan, kasus keracunan bisa dipicu banyak faktor, namun pengawasan tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Intinya semua kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab SPPG dan SPPI,” tandasnya.
Cak Yebe pun berharap program MBG tak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga memberi dampak positif jangka panjang bagi tumbuh kembang siswa di Surabaya.

“Program ini bagus, tapi kalau pengawasan lemah bisa jadi bumerang. Mari jaga bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak Surabaya,” pungkasnya (sul)

 

Ulas berita selengkapnya melalui saluran link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQmlOIHphRARWqFT10

Berita Terkait

Pemkot Surabaya Cover BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 28 Ribu Kader Surabaya Hebat

Bahas LKPJ Tahun 2022, Fraksi PSI Usul Kriteria Miskin Diperjelas

sukoto pojokkiri.com

Wali Kota Eri Bebaskan 11 Anak Pelaku Kericuhan Suporter di Suramadu