Surabaya, Pojokkiri.com.-
Anggota DPRD Jatim Puguh Pamungkas mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera mengambil langkah strategis dalam menanggulangi dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,8 triliun.
“Pemerintah Provinsi harus berpikir serius bagaimana menutup kekurangan fiskal setelah dipangkas oleh pemerintah pusat,” ujar politisi PKS ini, Senin (6/10/2025).
Pria asal Malang ini mengatakan, menghadapi keterbatasan fiskal, dirinya berharap kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun, terutama pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur, dan pertanian.
“Pelayanan ini tidak boleh berkurang. Pemerintah Provinsi harus mencari cara untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran akan berdampak pada pemerintahan daerah yang belum mandiri secara fiskal. Pemda mesti mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran dari pusat.
Pemangkasan terbesar pada pos dana alokasi khusus (DAK) fisik (Rp 18,3 triliun) juga otomatis akan berdampak pada pembangunan di sejumlah daerah. (Wan)