Pojokkiri.com, – SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Pemkab Sampang, Senin (9/3/2026). Forum strategis ini menitikberatkan kebijakan pada percepatan penurunan angka kemiskinan di tengah tantangan kontraksi fiskal daerah.
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menyatakan bahwa arah pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada empat pilar utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), transformasi ekonomi melalui sektor agribisnis dan UMKM, serta percepatan infrastruktur dasar.
“Tantangan penurunan kemiskinan masih besar. Program di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial wajib tepat sasaran agar manfaatnya menyentuh masyarakat lapis bawah secara langsung,” tegas pria yang akrab disapa Aba Idi tersebut dalam arahannya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sampang, Hj. Ummi Hanik Laila menjelaskan, di balik ambisi pembangunan tersebut, Pemkab Sampang dihadapkan pada situasi keuangan yang menantang akibat pengurangan dana transfer pusat yang telah berlangsung sejak tahun 2026. Berdasarkan proyeksi RKPD 2027, struktur anggaran daerah diperkirakan mengalami defisit yang ditutupi oleh pembiayaan netto, jelasnya.
“Diprediksi, Pendapatan Daerah Rp1,93 Triliun, jauh lebih kecil dari Belanja Daerah sebesar Rp2,06 Triliun, sehingga Pembiayaan Netto bisa mencapai Rp130,2 Miliar” papar Ummi Hanik.
Untuk menutup celah pendanaan sebesar Rp130,2 Miliar tersebut, Bupati menekankan pentingnya kreativitas dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kolaborasi investasi. Sektor agribisnis dan UMKM diproyeksikan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Sampang.
Selain sektor ekonomi, pemerataan infrastruktur seperti konektivitas jalan dan perbaikan kawasan permukiman tidak layak huni tetap menjadi prioritas fisik. Hal ini dilakukan demi menjaga momentum visi “Sampang Hebat Bermartabat Plus” tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini adalah tahap krusial. Pembahasan anggaran bukan sekadar formalitas angka, tapi penentu apakah rencana ini akan terwujud atau hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya.(Man/F-R)