Oleh: Zainul Lutfi, Wartawan Pojok Kiri Biro Pantura
Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi besar-besaran mewarnai berbagai kota di Indonesia. Mahasiswa, buruh, aktivis, hingga masyarakat lintas profesi turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Isu ini tak hanya mendominasi pemberitaan media arus utama—televisi, koran, dan radio—tetapi juga menjadi topik panas di berbagai platform media sosial.
Kebijakan yang menuai kritik tajam tersebut adalah penghapusan fasilitas rumah dinas anggota DPR yang kemudian diganti dengan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Selain itu, anggota dewan juga masih menerima tunjangan komunikasi Rp15 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, serta bantuan listrik dan telepon.
Bagi publik, angka tersebut dianggap tidak masuk akal. Berdasarkan data Februari 2025, rata-rata upah buruh di Indonesia hanya Rp 2,05 -3,09 juta per bulan—16 kali lebih kecil dibanding satu pos tunjangan perumahan anggota DPR.
Ini jelas memperlihatkan jurang kesenjangan antara elit politik dengan rakyat yang sedang berjuang menghadapi melemahnya daya beli dan tingginya angka pengangguran.
Gelombang protes ini tidak hanya menyoroti besarnya tunjangan, tetapi juga merefleksikan ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik politik yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat. Tunjangan perumahan menjadi sorotan paling tajam, karena dinilai “fantastis” dan tidak sejalan dengan realitas ekonomi nasional.
Momentum ini harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah dan DPR.Diperlukan reformasi struktural agar setiap kebijakan yang diambil tidak semakin memperlebar jurang ketidakadilan. Politik seharusnya berpihak pada rakyat, bukan memperkaya elit.
Aksi pada 25 Agustus 2025 menjadi pengingat keras bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat bertahan dengan komunikasi politik yang transparan, empatik, dan responsif. Tanpa dialog dua arah, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan jarak antara penguasa dengan rakyat semakin sulit dijembatani.(*)