Bojonegoro, Pojok Kiri .-
Ekonomi Hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, perlu memerlukan persiapan regulasi pendukung, serta pemahaman para pelaku ekonomi.
Oleh sebab itu dalam rangka mendapat gambaran desain dan roadmap implementasi ekonomi hijau maka Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Desain Implementasi Ekonomi Hijau Kabupaten Bojonegoro dengan Narasumber oleh Direktur Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas) dan Etjih Tasriah (Direktorat Neraca Produksi,
Badan Pusat Statistik),
Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ,Ph.D, Senin, (29/03/2021).
Acara yang berlangsung di Ruang Productive Lt. 6 Pemkab Bojonegoro tersebut di buka oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awannah, melalui virtual dan ikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, serta ADM Perhutani Bojonegoro dan Padangan.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Mokhamad Anwar Mukhtadlo, mengatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan FGD ini adalah dalam rangka mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menyadari akan potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki, efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro saat ini.
” Maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiasi menata perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru “Build Back Better” melalui implementasi Ekonomi Hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.” Ujarnya.
Sementara itu Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan secara terotorial bahwa Kabupaten Bojonegoro 40% adalah wilayah kehutanan, tentunya banyak potensi – potensi perkebunan dan pertanian, selain 40% wilayah kehutanan Bojonegoro memiliki produksi minyak Nasional 30%. Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, tentunya kabupaten Bojonegoro dengan 30% migas kami tidak ingin menjadi suatu rul kesalahan sehingga jauh jauh hari akan menerapkan terhadap apa yang menjadi ekonomi hijau karena menyadari bahwa tidak dapat bergantung pada migas yang tidak dapat terbarukan.
“Bojonegoro yang memiliki potensi sumber air dari Bengawan Solo, namun yang berdampingan dengan migas suatu ketika jika kekurangan air atau hujan terlambat maka Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut kami support sehingga petani dapat tercukupi ketersediaan air secara maksimal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat mendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami berharap gagasan ekonomi hijau dapat memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam membangun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, saya yakin diskusi ini mendapatkan suatu rotmed Bojonegoro menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.” Pungkas Bupati Anna Mu’awanah.(Adv)