Surabaya Pojokkiri.com — Sebuah video lama yang memperlihatkan penggeledahan di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Timur kembali beredar luas melalui TikTok dan sejumlah platform media sosial. Video tersebut disertai narasi mengenai dugaan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur sehingga menimbulkan kesan bahwa penggeledahan baru saja dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2026.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa rekaman tersebut bukan dokumentasi peristiwa baru. Menurutnya, video itu berasal dari penggeledahan KPK yang berlangsung pada Rabu, 21 Desember 2022.
Kemunculan kembali rekaman lama tanpa penjelasan waktu yang memadai dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Publik dapat mengira bahwa peristiwa tersebut baru berlangsung, padahal video itu merekam agenda penegakan hukum hampir empat tahun sebelumnya.
Heru meminta masyarakat Jawa Timur tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarluaskan konten yang belum diperiksa kebenaran dan konteks waktunya. Ia juga mengingatkan bahwa video autentik sekalipun dapat membentuk persepsi keliru apabila disebarkan kembali dengan keterangan yang tidak sesuai.
“Video tersebut merupakan dokumentasi lama dari penggeledahan yang dilakukan KPK pada Desember 2022. Karena itu, masyarakat jangan mudah terpancing oleh narasi yang menggiring seolah-olah peristiwa tersebut baru terjadi pada September 2026,” ujar Heru, pada Senin (14/9) pagi.
Ia menilai penyebaran ulang video lama dengan narasi aktual harus disikapi secara serius karena dapat menimbulkan kegaduhan, merusak kepercayaan publik, dan memengaruhi suasana sosial di Jawa Timur.
Heru pun mengajak pengelola akun media sosial dan masyarakat umum mengedepankan tanggung jawab ketika membagikan informasi. Setiap unggahan, menurutnya, semestinya mencantumkan konteks, sumber, dan waktu kejadian secara jelas agar tidak menyesatkan pembaca maupun penonton.
Di tengah beredarnya video tersebut, Heru menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan. Pernyataan itu disampaikannya untuk meredam keresahan yang mungkin muncul akibat narasi dalam video viral tersebut.
“Pemerintahan Provinsi Jawa Timur saat ini berjalan dengan baik. Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur tetap menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan pembangunan daerah terus bergerak secara terukur dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara peristiwa hukum pada masa lalu dan keadaan pemerintahan Jawa Timur saat ini.
Heru mengingatkan masyarakat agar membangun kebiasaan melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi di media sosial. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dengan melihat tanggal kejadian, menelusuri sumber pertama, membandingkan informasi dengan pemberitaan media kredibel, serta memeriksa keterangan resmi lembaga terkait.
Menurutnya, derasnya arus informasi membuat konten bermuatan provokasi, kebencian, dan sensasi lebih mudah memperoleh perhatian. Karena itu, kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ruang digital yang sehat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi bagian dari penyebaran informasi yang kehilangan konteks. Kita harus membiasakan diri menyaring setiap kabar, terutama yang berpotensi mengandung hasutan, provokasi, atau ujaran kebencian,” tegas Heru.
Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap memiliki tempat dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan konteks yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Indonesia tidak dibangun melalui ujaran kebencian. Bangsa ini lahir dari doa, pengorbanan, dan semangat perjuangan para pendahulu yang senantiasa mengedepankan optimisme untuk mencapai kemerdekaan sejati. Catat itu,” pungkas Heru (sul)