Pojokkiri.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya peta jalan pengembangan satuan pendidikan sebagai solusi untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Komite III DPD RI bersama Ombudsman RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 9 September 2025.
Menurut Lia, keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kesempatan belajar anak-anak Indonesia. “Banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Bahkan ada kasus di mana sekolah hanya menerima satu siswa saja,” ujarnya.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengungkapkan, permasalahan pendidikan tidak hanya soal daya tampung, tetapi juga menyangkut keterbatasan rombongan belajar (rombel), tuntutan biaya pendidikan di sekolah swasta, hingga persoalan tenaga pendidik.
“Banyak guru Sekolah Rakyat (SR) yang memilih mundur karena faktor lokasi dan domisili sekolah. Kondisi ini memperburuk kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil,” jelasnya.
Ning Lia menegaskan bahwa peta jalan pendidikan harus merespons berbagai masalah secara menyeluruh. “Peta jalan pendidikan harus merespons berbagai permasalahan, mulai dari akses sekolah negeri, pembiayaan di sekolah swasta, hingga penataan rombel. Kami berharap ombudsman, pemerintah bersama kementerian terkait perlu berperan aktif dalam menyusun strategi yang tepat agar pendidikan benar-benar bisa diakses secara adil,” katanya, Kamis (11/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah temuan penting terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Data menunjukkan, 84% pemerintah daerah sudah menetapkan juknis SPMB dua bulan sebelum pendaftaran. Namun, masih ada 36% Pemda yang belum menyediakan aplikasi penerimaan murid baru terintegrasi dengan Dapodik, DTKS, dan data Dukcapil.
Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, menyoroti lemahnya pemetaan tenaga pendidik dan sekolah, serta ketiadaan kebijakan afirmasi bagi kelompok rentan. Ia juga mengingatkan soal lemahnya evaluasi pendidikan setelah dihapuskannya ujian nasional.
“Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan daya tampung, diskriminasi pada jalur afirmasi, hingga kurangnya layanan untuk anak berkebutuhan khusus,” tegas Najih.
Komite III DPD RI menegaskan komitmennya untuk mendukung Ombudsman RI dalam mengawal sistem penerimaan siswa baru. DPD juga mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan aspek jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi dalam kebijakan zonasi.
Selain itu, DPD mengusulkan agar pemerintah menyediakan beasiswa, memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta, hingga mengoptimalkan koordinasi dengan aparat hukum bila terjadi penyalahgunaan dalam proses penerimaan siswa.
Laporan Ombudsman RI bahkan menunjukkan bahwa penyimpangan prosedur SPMB menjadi kasus terbanyak, diikuti persoalan layanan publik saat pendaftaran, hingga diskriminasi terhadap anak disabilitas.
“DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan anak bangsa,” pungkas Ning Lia.