Kediri, Pojokkiri.com.-
Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Kediri untuk memantau pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting. Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) tersebut, tim memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Kediri yang berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam kategori kinerja terbaik penanganan stunting tingkat kabupaten/kota.
Rombongan Setwapres dipimpin Plt. Asdep Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga (KGPK), Siti Alfiah, bersama Iing Mursalin selaku Team Leader, serta tenaga ahli dan staf TPPS: Alie Sadikin, Kuswan, dan Joko Yulianto. Tim meninjau langsung pelaksanaan intervensi stunting di Pondok Pesantren Wali Barokah, yang dinilai sukses menjalankan upaya pencegahan dan penanganan stunting berbasis komunitas melalui Posyandu Seruni.
Dalam pemaparannya, Tenaga Ahli Advokasi TPPS Setwapres, Alie Sadikin, menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Kediri.
“Kota Kediri peringkat dua di seluruh Indonesia. Prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras banyak pihak. Kami mengucapkan selamat dan semoga capaian ini terus terjaga,” ujarnya.
Penurunan Signifikan Kasus Stunting
Hasil peninjauan menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah balita stunting di wilayah kerja Posyandu Seruni. Dari sebelumnya lebih dari 20 kasus, kini angka tersebut turun menjadi 14. Artinya, sekitar 10 anak dinyatakan keluar dari kategori stunting dalam kurun satu tahun.
Meski demikian, Tim Setwapres menegaskan perlunya penguatan pada beberapa indikator utama, terutama cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif, serta pemenuhan MPASI sesuai standar. Alie menilai dukungan anggaran Pemkot Kediri sudah berjalan proporsional, terlebih dengan adanya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat menjadi akselerator tambahan upaya penurunan stunting.
Ia mengingatkan bahwa angka stunting nasional masih berada di kisaran 19 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga di bawah 5 persen pada 2030.
“Ini harus kerja keras karena target kita tahun 2030 adalah 5 persen ke bawah,” katanya.
Keberhasilan Kota Kediri: Kerja Lintas Sektor
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan.
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan atau DP3AP2KB, tapi semua lini—dari sanitasi, konsumsi, hingga edukasi,” jelasnya.
Saat ini, Kota Kediri mencatat sekitar 700 balita stunting dari total 14 ribu balita. Fajri menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang konsisten.
Ponpes Wali Barokah Jadi Model Kolaborasi
Posyandu Seruni yang berada di Pondok Pesantren Wali Barokah menjadi salah satu lokasi unggulan dalam monev. Layanan posyandu ini tidak hanya melayani keluarga pesantren, tetapi juga masyarakat sekitar dengan cakupan sekitar 70 balita, ditambah ibu hamil dan menyusui.
Kepala Ponpes Wali Barokah, KH. Sunarto, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada gejala yang mengarah pada stunting, khususnya di lingkungan pondok,” katanya.
Upaya tersebut diperkuat dengan program SPPTG (Surveillance Pemantauan Perkembangan Tumbuh Kembang Gizi) serta PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang digelar rutin setiap bulan.
“Kegiatan ini rutin tiap bulan dan tidak hanya untuk keluarga pondok, tetapi juga masyarakat sekitar,” tambahnya.
Diharapkan Jadi Model Nasional
Kunjungan Setwapres ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran pesantren dalam agenda pencegahan stunting. Ponpes Wali Barokah dinilai dapat menjadi model kolaborasi antara institusi keagamaan dan pemerintah dalam mendukung kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan capaian yang telah diraih, Kota Kediri diharapkan mampu terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting dan menjaga capaian nasional menuju target stunting di bawah 5 persen pada 2030.(wan)