Surabaya, Pojokkiri.com.-
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keolahragaan dan Kepemudaan di Jawa Timur tengah digodok oleh DPRD Jatim.
Dalam pembahasan awal yang dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, terungkap sejumlah gagasan strategis guna memajukan prestasi olahraga dan kesejahteraan atlet di daerah.
Pentingnya Dana Cadangan Olahraga
Salah satu temuan baru dan novum yang disoroti adalah urgensi pembentukan dana cadangan olahraga. Mengingat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) membutuhkan anggaran besar yang mencakup akomodasi, nutrisi, hingga pemusatan latihan atlet, Komisi E menilai perlunya alokasi dana cadangan khusus.
Besaran dana cadangan diperkirakan mencapai Rp150 hingga Rp200 miliar.
Skema penycicilan dapat diserupakan dengan sistem yang berlaku pada Pilkada.
Komisi E berencana menginisiasi Raperda ini pada tahun 2027 agar penyiapan anggaran dapat dicicil selama empat tahun masa persiapan.
Ketua komisi E DPRD Jatim Sri Untari menekankan bahwa pembangunan olahraga di Jawa Timur harus berjalan secara terpadu yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari Dispora, KONI, KORMI, hingga NPCI (N力的/National Paralympic Committee Indonesia). Pemetaan target prestasi yang jelas bagi masing-masing sektor dinilai krusial agar alokasi APBD tepat sasaran, dengan porsi khusus bagi KORMI untuk menggenjot partisipasi olahraga rekreasi masyarakat.
Menurunnya kekuatan fiskal APBD menuntut adanya creative financing. Komisi E mendorong optimalisasi kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta pelibatan bapak angkat bagi cabang-cabang olahraga tertentu, seperti peran Samator dalam memajukan bola voli, sehingga beban APBD dapat berkurang.
“Jawa Timur didorong untuk mereplikasi negara-negara Timur Tengah yang menjadikan spiritualitas dan industrialisasi olahraga sebagai devisa negara.
Pembuatan kalender event tahunan secara konsisten dari Januari hingga Desember.
Penggabungan konsep industri olahraga dan tourism olahraga (sport tourism),” jelasnya, Senin (14/9/2026).
Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) untuk proyeksi pembangunan olahraga jangka panjang minimal 5 hingga 10 tahun ke depan.
Isu krusial lain yang disoroti adalah dualisme beban yang dialami siswa Smanor akibat perpindahan tusi dari dinas pendidikan ke bidang SMA.
” Siswa dituntut untuk fokus mengejar prestasi olahraga sekaligus merampungkan kurikulum pendidikan formal, ditambah dengan kondisi sarana prasarana yang mulai melemah seperti fasilitas kolam renang dan panjat tebing yang rusak,” terangnya.
Komisi E DPRD Jatim merekomendasikan biro organisasi melakukan pemetaan ulang agar Smanor dapat diformat secara khusus layaknya sekolah olahraga di provinsi lain demi menjamin masa depan dan karier para atlet.(Yud)