Surabaya, Pojok Kiri –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2022, turut hadir segenap pimpinan DPRD Kota Surabaya bersama dengan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Selasa (21/03).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyebutkan bahwa dengan kehadiran yang lengkap dapat menunjukkan bahwa pimpinan di Kota Surabaya bersinergi satu sama lain, “Pak Walikota, Pak Wakil Walikota turut hadir, formasi pimpinan juga hadir lengkap, ini menunjukkan bahwa pimpinan di Kota Surabaya kompak dan sinergi satu sama lain,” ujarnya kepada Pojok Kiri (21/03).
Ketua DPC PDIP Surabaya itu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Surabaya akan menindaklanjuti LKPJ tersebut dalam kurun waktu 30 hari kedepan, dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk merumuskan rekomendasi adanya perbaikan di tahun 2023 dari DPRD Kota Surabaya untuk Pemerintah Kota Surabaya.
“Kami kemudian akan menindaklanjuti dengan membentuk pansus, sudah diumumkan tadi dan akan dibahas lebih lanjut di pansus. Dalam 30 hari kedepan rekomendasi itu harus sudah selesai sehingga rekomendasi itu dapat disampaikan DPRD untuk perbaikan Pemkot Surabaya di tahun 2023,” sambungnya.
Diketahui, Khusnul Khotimah S.Pdi., M.Pdi. disepakati menjadi ketua pansus untuk menangani perumusan rekomendasi DPRD Kota Surabaya atas LKPJ terhadap Pemkot Surabaya.
Terdapat beberapa catatan terhadap Pemkot Surabaya yang menuai hasil positif di tahun 2022, disampaikan oleh Adi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya naik 6%, pendapatan asli daerah meningkat serta penyerapan juga meningkat, “saya kira, kita sudah menunjukkan satu hal yang positif di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita diatas 6%, kemudian juga pendapatan asli daerah juga meningkat dan kemudian penyerapan juga meningkat,” ujar pria yang kerap disapa Awi.
Meskipun terdapat beberapa kebijakan yang menuai hasil positif di tahun 2022, politisi PDI-Perjuangan tersebut tidak ingin terlena, ia memberikan catatan kritis kepada Pemkot Surabaya untuk terus menggenjot dalam mengatasi permasalahan yang belum usai yaitu kemiskinan dan pengangguran.
“Penanganan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sebagainya harus lebih digenjot dengan berbagai kebijakan – kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (mar)