Surabaya Pojokkiri – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pelaporan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Jumat (26/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia memberikan sejumlah catatan penting terkait program prioritas nasional, keberlanjutan industri media, hingga permasalahan pelanggaran HAM yang masih terjadi di Jawa Timur.
Apresiasi Program Prioritas Nasional
Dalam forum itu, Ning Lia menyampaikan apresiasi terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menghubungkan tenaga kerja Indonesia dengan industri global.
“Saya mendukung penuh program Presiden, namun langkah strategis agar tenaga kerja kita bisa masuk dalam industri global sangatlah penting. Itu kunci agar tidak hanya bertahan di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di dunia internasional,” ujar Ning Lia.
Dorongan untuk Keberlanjutan Industri Media
Selain isu tenaga kerja, Ning Lia menyinggung keberlanjutan industri media nasional. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kesejahteraan jurnalis serta meningkatkan daya saing media lokal agar tidak kalah dengan industri global.
Dalam paparannya, Ning Lia mengusulkan relaksasi pajak sebagai salah satu langkah konkret. “Jurnalis memiliki peran besar dalam demokrasi. Maka salah satu usulan saya adalah penghapusan PPh untuk jurnalis serta PPN untuk iklan, agar ekosistem media kita tetap sehat dan berdaya saing,” jelasnya.
Sorotan Pelanggaran HAM di Jawa Timur
Pada sesi diskusi, Ning Lia juga menekankan pentingnya Kemenkumham Jawa Timur membuka ruang pengaduan lebih luas bagi masyarakat terkait pelanggaran HAM.
Ia mencontohkan praktik-praktik yang merugikan pekerja, mulai dari penahanan ijazah, kerja lembur tanpa kompensasi, hingga dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum tertentu.
“Kasus penahanan ijazah dan pekerja yang dipaksa lembur tanpa dibayar jelas pelanggaran HAM. Bahkan profesi seperti notaris pun perlu dikawal agar tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Catatan untuk Program Pendidikan dan MBG
Menyinggung pelaksanaan Sekolah Rakyat, Ning Lia menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap guru yang ditempatkan di sekolah berbasis boarding school tidak jauh dari domisilinya.
“Guru-guru Sekolah Rakyat sudah berkorban banyak untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Jangan sampai mereka mendapat beban tambahan dengan penempatan yang jauh dari rumah,” katanya.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis, Ning Lia menilai evaluasi memang perlu dilakukan, tetapi tidak boleh terburu-buru menyalahkan program.
“Jika terjadi kasus keracunan, jangan langsung menyalahkan program secara keseluruhan. Bisa jadi ada oknum di lapangan yang bermain. Maka pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Sosok Ning Lia
Sebagai informasi, Lia Istifhama atau Ning Lia adalah anggota DPD RI dari Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh muda perempuan NU yang aktif menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebijakan publik yang pro-rakyat.
Dengan latar belakang sebagai akademisi dan aktivis sosial, Ning Lia kerap menghadirkan perspektif kritis dalam forum resmi maupun kegiatan masyarakat. Kehadirannya dalam berbagai agenda publik selalu ditunggu, terutama karena konsistensinya memperjuangkan isu-isu strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat (sul).
Ulas selengkapnya berita lainnya di saluran Whatsap Hari Pagi Pojokkiri