Bupati Lamongan Yurohnur Efendi, diacara gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur di alun-alun Lamongan, Senin (18/9/2023).(Foto:Zainul Lutfi/Pojok Kiri.com)
Lamongan, Pojok Kiri.com- Terkait kasus penggeledahan Lembaga Anti Rasuah KPK yang melakukan pengeledahan di beberapa simbol pemerintahan di Kabupaten Lamongan pada Kamis (14/9) dan Jumat (15/9) kemarin.
Saat ditanyak Pojok Kiri mengenai pengeledahan itu kepada Bupati Lamongan Yurohnur Efendi, ada nuansa politis apa tidak? Karena mendekati konstelasi PEMILUKADA SERENTAK 2024 mendatang?
Bupati Lamongan Yurohnur Efendi dengan muka sumringah, menjawab dengan cara elegan.” Bagaimana menurut sampean? Kalau lebih jelas persoalan itu tanyak saja kepada KPK,”suluk Yurohnur Efendi, saat dikonfirmasi Pojok Kiri, diacara gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur di alun-alun Lamongan, Senin (18/9/2023).
Meski begitu, ketika dia ditanyak mengenai beberapa barang dan dokuken sitaan yang berhasil dibawah oleh KPK, Yurohnur enggan memberi penjelasan secara detail. Karena hal itu menjadi wewenang dari KPK.
“Perlu saya tegaskan saya tidak punya kewenangan menjawab pertanyaan sampean. Karena kemarin saya juga sudah diminta KPK terkait hal ini. Jadi kalo ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke KPK,”tandas Yurohnur Efendi dengan ramah.
Perlu diketahui penggeledahan di Kanror Perkin PU Cipta Karya, Rumah Dinas Bupati Lamongan dan Kantor Pemda Lamongan terkait dugaan Kurupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan yang telah menelan anggaran Rp.151 Milyar dana tersebut bersumber dari APBD.
Sementara itu, gedung itu sendiri berdiri dengan megahnya disebelah selatan alun alun Lamongan.
Lebih lanjut, pembangunan itu dimulai sejak masa pemerintahan Bupati Lamongan, yakni Almarhum Fadeli. Pada saat itu, Yurohnur Efendi sendiri masih menjabat sebagai Seketaris (Sekda) Lamongan.(lut)