Surabaya, Pojok Kiri.Com,- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menyampaikan pandangannya terkait berbagai dinamika politik menjelang pemilihan umum, termasuk wacana perubahan aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta strategi pemenangan partai di tingkat daerah.
Menanggapi isu pemberlakuan aturan parliamentary threshold sebesar 5% yang dikabarkan dapat berlaku surut untuk tingkat nasional maupun daerah, Blegur menilai hal tersebut justru akan memberikan ruang bagi Partai Golkar untuk tetap eksis dan bersaing secara kompetitif
Menurut wakil ketua DPRD Jatim ini, jika aturan tersebut diterapkan, Partai Golkar masih memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi ambang batas dan bertahan di berbagai wilayah.
Kalau PT itu berlaku surut, nasional dan daerah, insyaallah Partai Golkar masih mampu untuk memenuhi ambang batas PT 5% tersebut,” ujar Blegur saat ditemui di Surabaya, Selasa (20/10/2026).
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pemilu sebelumnya yang tidak memberlakukan ketentuan partai secara ketat dalam format serupa, sehingga penerapan aturan baru ini dinilai justru memberikan kepastian dan peluang bagi partai besar maupun menengah untuk mengamankan posisi di daerah.
Untuk menghadapi tantangan ke depan dan merealisasikan target pemenangan, Golkar Jatim menyiapkan langkah konkret melalui penguatan kerja-kerja kader di akar rumput.
Blegur menegaskan bahwa seluruh daerah pemilihan (dapil) di Jawa Timur saat ini telah terisi oleh kader-kader terbaik yang duduk sebagai anggota DPRD.
Sebagai langkah strategis, partai akan meningkatkan intensitas kehadiran di tengah masyarakat serta berupaya memaksimalkan perolehan kursi legislatif.
“Untuk meraih hasil maksimal, saya rasa kita tetap akan kerja-kerja partai, turun ke masyarakat di setiap dapil. Hari ini kan Golkar Jawa Timur setiap dapilnya terisi, diwakili oleh satu anggota DPRD,” jelasnya
Dengan basis keterwakilan yang sudah merata tersebut, DPD Golkar Jatim kini berfokus untuk menghitung dan menambah perolehan kursi kedua di dapil-dapil potensial yang memungkinkan untuk diekspansi, guna mendongkrak total perolehan suara pada kontestasi politik mendatang.
Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5% dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Golkar juga memastikan seluruh kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg), termasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam pemilu 2029 nanti,orientasi Golkar adalah menambah jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2029. Menurutnya, penambahan kursi menjadi target yang harus dicapai partai dibandingkan perolehan pada Pemilu 2024. (Wan)