Tulungagung, Pojok Kiri
Pada era pemerintahan desa yang baru periode 2019-2025. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kantor Tulungagung berharap dan memberikan targetk proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap) di tingkat desa semakin dipercepat.
Karena, menurut BPN selama ini salah satu kendala yang menjadi penghambat program PTSL berada di tingkat desa, karena kurangnya dukungan.
“Kendala selama ini di pihak kepala desa. Saya kira masyarakat semua pengen,” Jelas Eko Jauhari, Ka BPN Kantor Tulungagung, beberapa waktu yang lalu.
Bahkan, program sempat tersendat dengan lengsernya jabatan lurah, dan digantikan pejabat paruh waktu, sebelum pelaksanaan Pilkades serentak 9 Juli.
“Karena kemarin ada pergantian pejabat antar waktu. Mungkin Plt tidak berani melaksanakan karena sebatas Plt,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemdes bakal mendukung penuh program PTSL tersebut.
“Yang untuk tahun depan kepala desa sudah meminta berkas, melalui pendataan dulu,” imbuhnya.
Sementara itu, dari jumlah tanah yang belum tersertifikasi, wilayah pegunungan memiliki jumlah yang masih banyak tanah yang belum tersertifikat.
“Sisa waktu tahun ini bisa menggenjot. Target 41 ribu pengukuran dan sudah 109 persen dan 21 ribu sertifikat sudah sekitar 70 persen,” bebernya.
Tahun depan, BPN kantor Tulungafung pun menambah jumlah target penyertifikatan tanah sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh korwil, karena pemerintah pusat memang menargetkan ada penambahan.(yon/lf)