Tulungagung, Pojok Kiri- Ternyata, gaji anggota DPRD Tulungagung hampir sama dengan UMR Kabupaten Tulungagung, namun jabatan wakil rakyat menjadi rebutan. Hingga, karena berebut jabatan wakil rakyat dalam Pemilu legislatif segala bentuk upaya dilakukan oleh beberapa Oknum Calon DPR, mulai dari temuan money politik, hingga manipulasi data Pemilu.
Sekretaris DPRD Tulungagung, Budi Fatahilah, beberapa waktu lalu menuturkan, jika gaji pokok ketua DPRD Tulungagung mencapai 80 persen dari gaji pokok Bupati, sedang untuk anggota sebesar 75 persen.
“Gaji ketua DPRD 80 persen dikali gaji Bupati, sekitar 2 juta, gaji anggota 75 persen dikali 2 juta,” ujarnya.
Budi menjelaskan, namun bukan hanya gaji pokok saja yang diterima oleh ketua DPRD maupun anggota DPRD setiap bulannya, anggota DPRD juga menerima berbagai tunjangan. Mulai tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transpostasi dan beberapa tunjangan lainya yang dijumlahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah
“Totalnya sekitar 31 jutaan lebih sedikitlah perbulan,” terang Budi Fatahilah.
Dengan besaran gaji itu belum termasuk anggaran untuk kunjungan kerja (Kungker) dan study banding. ketua DPRD lebih sedikit jika dibandingkan anggota dewan, lantaran ketua DPRD tidak menerima tunjangan transport, namun mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sedangkan ketua komisi lebih tinggi jika dibandingkan gaji yang diterima anggota.
“Selisihnya tidak banyak antara ketua komisi dan anggota, sekitar 90 ribu,” jelasnya.
Dasar besaran gaji dan tunjangan anggota dewan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2018 yang mengatur tentang hak dan keuangan dewan.
Besaran gaji ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, praktis antar 1 kabupaten dan kabupaten lainya besaran gaji DPRD tidak sama.
Saat ditanyakan adanya kenaikan dibandingakan gaji DPRD periode lalu, Budi mengatakan, jika besaran itu tetap, lantaran masih belum ada dasar hukum yang merubahnya.
“Kita belum berani, karena aturanya begitu, tidak bisa kita naikan begitu saja,” bebernya.
Meski sudah mengantongi gaju puluhan juta rupiah tiap bulanya, pihaknya tetap berencana mengusulkan kenaikan tunjangan bagi anggota dewan. Tunjangan yang diusulkan naik antara lain tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Kebijakan rencana usulan kenaikan tunjangan karena sejak 3 tahun yang lalu belum ada kenaikan untuk tunjangan perumahan dan transportasi.
“Kira-kira sekitar 25 persen, (saat ini) tunjangan perumahan dirata-rata 1 anggota dewan perbulanya sekitar 10 juta, tunjangan transportasi 8,8 juta,” pungkasnya.(yon/lf)